Emak-emak Menangis Ngadu ke Ketua DPRD, Berharap Rumahnya Direnovasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Gresik - Emak-emak bernama Nur Fitriana berderai air mata meminta tolong agar rumahnya direnovasi. 

Warga asal Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu mengadukan keinginannya tersebut ke Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir. 

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunnews, Nana, sapaan akrabnya menyerahkan kertas bersama fotokopi KTP untuk membuktikan bahwa rumahnya butuh bantuan. 

Ia pun sampai menangis karena selama ini belum dapat bantuan renovasi rumah. 

Renovasi adalah proses perbaikan, pembaruan, peremajaan, atau penyempurnaan suatu bangunan atau struktur yang rusak, cacat, atau ketinggalan zaman. 

Proses renovasi dilakukan untuk mengembalikan kondisi baik, meningkatkan kualitas dan tampilan, serta memastikan fungsi yang sesuai dengan standar terkini.

Kegiatan ini dapat mencakup pekerjaan pembongkaran, perbaikan, atau penambahan infrastruktur dan material, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, estetika, atau nilai properti. 

Ia mengatakan, ia tinggal bersama ketiga anaknya di dalam rumah yang selalu bocor ketika musim hujan.

"Tentang bedah rumah, sudah saya ajukan sejak 2023 sampai sekarang tidak terealisasi, saya minta tolong Mas Syahrul," ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Gresik.

Nana berharap, setelah bertemu langsung ketua DPRD Gresik, rumahnya bisa segera diperbaiki, seperti rumah-rumah warga lainnya yang dapat bantuan.

Kondisi ekonomi yang membuatnya belum bisa memperbaiki rumah. 

Selama ini dia hanya berjualan nasi campur. Suami dan anak pertamanya bekerja serabutan.

"Harapannya supaya rumah saya bisa layak, bisa diperbaiki, seperti yang lain karena butuh, anak saya banyak, rumah belum layak, hujan bocor kasih tadahan," katanya.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir yang menerima berkas dari Nana, langsung menindaklanjuti keluhan warga. 

Syahrul berupaya agar rumah Nana segera masuk prioritas.

"Kita bantu cek dan kita upayakan masuk prioritas," jelas Syahrul. 

Duit Rp 43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

Pemerintah menggelontorkan duit sekitar Rp 43,6 triliun per tahun untuk merenovasi 2 juta rumah tidak layak huni (RTLH). 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. 

"Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah," kata Fahri saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Jumat (1/8/2025). 

“Dari jumlah tersebut, Rp 17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah,” lanjutnya.

Fahri menjelaskan, masyarakat akan mendapat akses langsung terhadap bahan bangunan yang dinilai layak dan aman, seperti kerangka baja ringan, dinding tahan gempa, dan sanitasi yang memadai. 

"Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat," ujar Fahri. 

Skema RTLH merupakan salah satu dari tiga program yang tengah disiapkan oleh Kementerian PKP untuk memperkuat sektor perumahan nasional. 

Dua skema lainnya, yakni pengembangan kawasan dan pembangunan hunian vertikal. 

Pada program pengembangan kawasan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar-Rp 22 miliar untuk setiap kawasan. 

Fokus program ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif, instalasi air bersih, hingga rumah-rumah pesisir berbasis kearifan lokal. 

"Rumah pesisir itu seharusnya rumah panggung, bukan rumah beton biasa. Kita belajar dari arsitektur masyarakat Bugis," kata Fahri. 

Adapun skema ketiga yaitu pembangunan hunian vertikal untuk kawasan perkotaan. 

Menurut Fahri, kebutuhan teknologi water treatment system dan sanitasi modern menjadi bagian penting dari pengembangan ini. 

"Kalau Krakatau Steel bisa menghasilkan teknologi water treatment murah dan berkualitas, maka bukan hanya baja, tapi sanitasi nasional pun akan diselamatkan," ujarnya. 

Fahri menambahkan bahwa program-program ini terbuka untuk kolaborasi lintas kementerian dan sektor swasta. 

Salah satu contoh kolaborasi yang tengah dijajaki yaitu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah mengalokasikan Rp 22 triliun untuk pembangunan 1.000 kawasan pesisir. 

"KKP juga bisa jadi mitra strategis Krakatau Steel. Rumah apung, rumah panggung pesisir, dan bangunan tangguh iklim akan sangat dibutuhkan. Potensi pasarnya besar," tegasnya. 

Renovasi Gedung BLK Masih 65 Persen

Gedung yang akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat (SR) di area Balai Latihan Kerja (BLK) Bandar Lampung, Jalan Pagar Alam (Jalan PU), Bandar Lampung, masih dalam tahap pengerjaan renovasi.

Di mana lokasi ini akan menjadi tempat sementara bagi Sekolah Rakyat tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, Selasa (29/7/2025), tak nampak guru pegawai ataupun siswa di area yang bakal menjadi Sekolah Rakyat tersebut.

Adapun yang terlihat hanya pekerja yang sedang mengerjakan proses renovasi gedung.

Yudi, Kepala Pekerja mengatakan, jika pihaknya memulai proses renonavasi tiga bangunan gedung sejak awal Juli kemarin.

Adapun pihaknya diberi target merampungkan pekerjaan hingga awal Agustus 2025.

Ia menuturkan, tiga bangunan yang mereka renovasi nantinya bakal jadi asrama berkonsep rumah susun dan dua gedung ruang kelas yang akan diperuntukkan kegiatan belajar tingkat SD dan SMP.

"Progres sekarang sekitar 60-65 persen. Kami lembur terus karena mengejar target," ujar Yudi kepada Tribun Lampung.

Untuk instalasi air dan listrik, Yudi mengatakan, masih menggunakan sistem lama yang sudah ada.

Sementara untuk pengerjaan pengecatan dan kelistrikan di kamar-kamar asrama sedang berjalan.

Lalu pada gedung yang akan menjadi ruang belajar, terlihat pekerja sedang fokus mengerjakan sekat ruangan kelas, plafon, dan kusen jendela.

Menurutnya, gedung ini nantinya akan memiliki dua ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, dapur, dan toilet.

Pada gedung asrama yang berlantai tiga, rencananya lantai 2 dan 3 akan difungsikan sebagai kamar siswa.

Lantai 1 akan digunakan untuk koridor dan sekretariat atau kantor.

"Untuk asrama itu lantai 2 dan 3, satu lantainya ada 16 ruangan, satu ruangan ada 2 kamar. Jadi total lantai 2 dan 3 ada 32 ruangan atau sekitar 64 kamar," imbuh Yudi merinci.

Baca selanjutnya Duit Rp 43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah