Bupati Sudewo Ngotot Tak Mau Mundur, Janji Bakal Istikamah dan Amanah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pati - Bupati Pati Sudewo ngotot tak mau mundur dari jabatannya meski didemo ribuan rakyat. Ia pun menjanjikan bakal amanah.

Ditemui di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (27/8/2025), Sudewo menegaskan dirinya tak akan mundur dari jabatan. "Saya akan istikamah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya," ujar Sudewo, dikutip Tribunjatim. 

Untuk diketahui, Sudewo ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemeriksaan ini terkait kapasitas Sudewo sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.

Warga Pati yang mengetahui pemeriksaan Sudewo terkait kasus dugaan korupsi tersebut, berbondong-bondong kirim surat ke KPK. Masyarakat Pati meminta agar Bupati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka.

Sudewo adalah Bupati Pati, Jawa Tengah periode 2025-2030. Sudewo bersama Risma Ardhi Chandra memenangkan Pilkada Pati 2024 berkat torehan 419.684 suara. Keduanya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto. 

Belum satu tahun kepemimpinannya, Sudewo didemo mundur dari jabatannya oleh ratusan ribu warga Pati pada Rabu (13/8/2025). Penyebabnya, Sudewo dinilai arogan dalam memimpin Pati, Jawa Tengah. Penetapan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen, membuat amarah masyarakat memuncak hingga menggelar unjuk rasa. 

Kabar terbaru, Sudewo pun dipanggil ke KPK. Warga Pati lantas mengirimkan surat ke KPK untuk mendesak agar status Bupati Pati Sudewo naik ke penyidikan atas dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). 

Mereka mengirimkan surat melalui 11 loket Kantor Pos di Pati, Senin (25/8/2025). Sebelum mengirimkan surat, ratusan perwakilan warga melakukan aksi jalan kaki sejauh kurang-lebih satu kilometer dari Alun-Alun Pati menuju kantor pos.

Sesampainya di kantor pos, mereka masuk secara bergantian, sesuai kapasitas ruangan, untuk mengirimkan surat secara bergantian dengan biaya mandiri. Manajer Eksekutif Kantor Pos Pati, Yudi Adiyanto menyambut baik masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan layanan pos untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami memang sudah siapkan sebelumnya, biasanya hanya lima loket yang aktif, kali ini ada sembilan loket di depan, ditambah dua loket ekstensi di belakang sebagai cadangan. Total ada 11 loket. Ini demi ketertiban masyarakat dalam berkirim surat,” katanya.

Menurut dia, semua warga yang datang langsung dilayani. Pelayanan Kantor Pos Pati buka sejak pukul 07.00 hingga 20.00.

“Pengiriman langsung hari ini (ke Jakarta-Red), biasanya malam. Perkiraan tiba di tujuan dengan layanan yang dipilih masyarakat, yakni kilat khusus, adalah 2-3 hari. Biaya kirimnya Rp 14 ribu,” jelasnya. 
Yudi menjamin, aksi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak mengganggu pelayanan reguler.

Jaludro, warga Kecamatan Juwana, mengatakan, bergabung dalam aksi ini atas inisiatif pribadi demi menyuarakan unek-unek rakyat. Ia mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp 14 ribu untuk mengirim surat ke KPK. 

“Ini demi membela rakyat. Aksi ini dari rakyat untuk rakyat. Saya pakai biaya sendiri Rp 14 ribu. Harapannya Pati damai, dan KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi Pak Sudewo,” ucapnya.

Seorang dari Kecamatan Tayu, Kristiani mengatakan, dia secara suka rela mengirimkan surat tersebut. Dia juga membayar sendiri ongkos kirim surat senilai Rp 14 ribu. "Sumpah bayar sendiri. Saya ikhlas," ujarnya.

Berita selanjutnya Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta