Baca tanpa iklan
Menurut Erwin, permasalahan yang terjadi di daerah selama ini sudah bisa diatasi oleh Danramil setempat.
"Bahkan, kita selalu mengandalkan Babinsa kok. Gak perlu sampe kirim pasukan besar-besaran segala," imbuhnya.
Erwin mengakui, sengketa lahan menjadi persoalan yang paling banyak terjadi di Lampung.
Termasuk, salah satunya di kawasan pesisir Lampung Selatan yang terkena bencana tsunami pada 22 Desember 2018 lalu.
"Di Desa Way Muli dan Kunjir, warga nggak mau direlokasi. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki sertifikat di lahan tersebut," kata mantan Dandim Lumajang pada 2012 ini.
Warga, lanjut Erwin, bersikukuh tidak mau pindah meski sadar dengan bahaya yang dihadapi.
"Karena mereka nggak mau direlokasi, kita tawarkan solusi. Mereka disarankan untuk menanam pepohonan di sekitar rumah. Fungsinya sebagai penahan jika sewaktu-waktu gelombang tinggi menerjang lagi," beber Erwin.
Korem, lanjut Erwin, juga membangun hunian sementara di desa-desa yang terdampak tsunami.
"Kita akan bangun sekitar 40 unit huntara. Saya udah bilang ke Pak Bupati (Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto), kita bangun huntara bukan untuk bersaing dengan pemerintah daerah atau pihak lainnya. Kita cuma ingin pembangunan huntara bisa lebih cepat, sehingga warga terdampak tsunami bisa segera pindah," tambah Erwin yang menjabat Danrem 043/Gatam sejak pertengahan Maret 2018 lalu. (*)