Baca tanpa iklan
Tri berpendapat, jika kenaikan tarif terlalu signifikan dampaknya akan dirasakan mayoritas konsumen dari kalangan menengah dengan anggaran transportasi yang terbatas.
Dikhawatirkan, mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tanggaakan kesulitan beradaptasi dan cenderung beralih ke moda transportasi lain yang lebih terjangkau.
Sebab, salah satu studi independen menunjukkan bahwa sekitar 71 persen konsumen hanya mampu menoleransi kenaikan pengeluaran kurang dari Rp 5.000.
Dengan demikian, dengan jarak tempuh rata-rata konsumen sebesar 8,8 km per hari, berarti kenaikan tarif yang ideal adalah maksimal Rp 600 per kilometer atau maksimal naik menjadi Rp 2.000 per kilometer.
"Mengingat sejumlah pertimbangan di atas, kami berharap Keputusan Menteri Perhubungan yang (nantinya) mengatur (tentang) tarif akan dirumuskan secara bijaksana sehingga dapat menjaga sumber penghidupan yang berkesinambungan bagi mitra pengemudi, sekaligus tetap mempertahankan kualitas layanan, kenyamanan berkendara, dan keselamatan konsumen," kata Tri.
Belum adanya titik temu antara pengemudi dan aplikator membuat Kemenhub tak kunjung menetapkan tarif ojek online tersebut.
Seharusnya, jika negoisasi menemui titik temu tarif ojek online bisa ditetapkan pekan ini.
Meski negoisasi berjalan alot, Kemenhub tetap percaya diri bisa mengeluarkan tarif ojek online itu pada pekan depan.
“Memang banyak pertimbangan, tapi ada faktor lain, mundur lagi, tapi insya Allah mudah-mudahan minggu depan, beliau sampaikan Senin, Senin sudah," kata Budi.
Meski tarif per kilometernya belum disepakati, Kemenhub telah menentukan besaran tarif yang sama untuk jarak tertentu atau flag fall.
“Jadi jauh dekat (meskipun) di bawah 5 kilometer Rp. 10.000,” ujar Budi.
Budi menambahkan, tarif tersebut sudah disetujui oleh pengemudi dan aplikator.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenhub: Tarif Ojek Online di Jabodetabek Rp 2.000 Per Kilometer"