Baca tanpa iklan
- Pengembangan jaringan rel kereta MRT menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun;
- Pengembangan jaringan rel kereta LRT menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun;
- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun;
- Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun;
- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun;
- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun;
- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun;
- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun;
- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun.
Tetap Macet
Sementara itu, menurut Anies Baswedan, pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan mengurangi tingkat kemacetan yang seolah sudah menjadi ikon tersendiri bagi Jakarta.
Menurut Anies, faktor utama penyumbang kemacetan di Jakarta bukanlah kegiatan dari sektor pemerintahan.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah," kata Anies, Senin (29/4/2019).
Kendaraan yang memadati jalanan Jakarta, dari catatan yang dipaparkan Anies, jumlah kendaraaan milik pribadi jauh lebih banyak daripada kendaraan yang dimiliki oleh dinas pemerintah.
"Di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Kalau pun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan, kemudian dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8 persen sampai 9 persen," kata Anies. (*)
Sumber: KOMPAS.com (Christoforus Ristianto, Erlangga Djumena, Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 4 Hal Ini Akan Terjadi pada Jakarta jika Tak Lagi Jadi Ibu Kota