TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Palembang - Video viral mempertontonkan seorang anggota DPRD baku hantam dengan Aparatur Sipil Negara ( ASN).

ASN yang ribut dengan anggota DPRD diketahui sebagai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).

Peristiwa tersebut ternyata terjadi antara anggota DPRD Kota Palembang dengan ASN PUPR Pemkot Palembang.

Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah sekitar 352,51 Km.

Kota Palembang pada akhir 2024 dihuni oleh 1.801.367 jiwa, disebut sebagai kota terpadat kedua di Sumatera setelah Medan.

Kini publik di Palembang terhentak dengan video keributan anggota DPRD dengan ASN PUPR karena beredar luas di media sosial.

Video itu tersebar pada Jumat (22/8/2025) merekam adegan baku hantam yang terjadi saat rapat di Komisi III DPRD Kota Palembang.

Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri membenarkan adanya insiden tersebut, namun ia menegaskan bahwa masalahnya telah selesai.

"Ya, benar. Itu hanya miskomunikasi saja, kesalahpahaman sedikit," kata Ali Subri saat dihubungi Sripoku.com melalui telepon, Jumat (22/8/2025). 

Ia menjelaskan bahwa perseteruan itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah berdamai.

"Sudah selesai, itu hanya kesalahpahaman saja, dan sudah selesai secara kekeluargaan, tidak ada persoalan lagi," tegasnya.

Meskipun enggan menjelaskan secara rinci pokok bahasan yang memicu keributan, Ali Subri menekankan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Ia menyebutkan bahwa kolaborasi kedua pihak sangat penting demi pembangunan Kota Palembang.

"Eksekutif dan legislatif harus sejalan. Meskipun ada hal yang kurang jelas, persoalan itu harus dijelaskan secara transparan. Tujuan keduanya sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ali Subri menegaskan bahwa kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama untuk melaksanakan pembangunan.