Herman HN mengakui apa yang dilaksanakan selama tahun 2018 belum dapat memenuhi harapan semua pihak, serta belum dapat mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat, karena tuntutan dan perkembangan yang terus bergerak maju serta keterbatasan kapasitas keuangan daerah.
"Sepanjang penyelenggaraan pembangunan tidak semua kegiatan bisa berjalan sesuai target yang ditetapkan, tetapi hal tersebut justru menjadikan motivasi bagi kami terus meningkatkan prestasi kerja," jelasnya.
• Wali Kota Bandar Lampung Herman HN Meminta Perbaikan Jalan Ryacudu Pakai Batu Hitam
Tak Hadir Paripurna
Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN sempat tak menghadiri rapat paripurna.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN angkat bicara terkait ketidakhadirannya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung tahun 2018 di Gedung DPRD, Selasa (9/4/2019).
Menurut Herman, ia tidak hadir karena rapat tersebut tidak jelas.
"Ada ya tadi paripurna. Silahkan aja, kita ini ingin menjadi pemimpin yang baik, memikirkan rakyat, kemakmuran rakyat. Kalau mikir-mikirin pribadi apa urusannya," ujar Herman HN kepada awak media seusai menghadiri kegiatan Porcam di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Selasa (9/4/2019).
"Saya siang malam, pagi sore ngurus rakyat, mereka seenak-enaknya aja, marah saya," ujar Herman HN.
Orang nomor satu di kota Tapis Berseri ini siap hadir paripurna, namun ia meminta legislatif untuk lebih dahulu berfikir sehat.
Sebelumnya pada Selasa (9/4/2019) siang DPRD Kota menggelar rapat paripurna pertanggungjawaban Wali Kota Bandar Lampung tahun 2018.
Namun meskipun anggota DPRD yang hadir sudah memenuhi kourum, rapat batal digelar karena wali kota tidak datang.
Lebih anehnya, rapat yang sudah dihadiri unsur muspida tingkat Kota Bandar Lampung tersebut juga tidak dihadiri para pejabat pemkot mulai dari eselon II sampai eselon III dan IV.
• Pesan Herman HN untuk 3 Bank Milik Pemkot Bandar Lampung
Padahal dalam setiap rapat paripurna sebelumnya jika Wali Kota Bandar Lampung berhalangan hadir, pihak eksekutif biasanya diwakili Sekretaris Kota Bandar Lampung dan dihadiri para pejabat eselon II sampai eselon III dan IV.
Akibatnya Rapat LPJ yang dipimpin Ketua DPRD Wiyadi tersebut ditutup, setelah sebelumnya sejumlah anggota DPRD melakukan interupsi, setelah dibuka.
Sejumlah anggota DPRD itu diantaranya dari Fraksi Gerindra Jauhari dan Yuhadi dari Golkar.