Komisi 3 Minta Dissos Verifikasi Data PBI Lampung Barat

Penulis: Ade Irawan
Editor: Daniel Tri Hardanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Komisi 3 DPRD Lampung Barat menggelar hearing membahas penerima bantuan iuran (PBI) di ruang sidang, Rabu (15/1/2020).

Penerima PBI Dipangkas

Sebelumnya DPRD Lampung Barat menyesalkan kebijakan pemkab memangkas PBI.

Anggota Komisi 3 Nopiyadi mengatakan, pemangkasan PBI membuat resah.

"Seharusnya jika mau ambil kebijakan (DPRD) diajak bareng, karena pengesahan anggaran itu lewat kita," ujar Nopiadi, Senin (6/1/2020).

Dia menjelaskan, tidak ditambahnya kuota PBI karena awalnya mempertimbangkan defisit anggaran.

"Pada saat pembahasan APBD, kenapa kita tidak ngotot penambahan kuota? Karena kita dalam kondisi defisit anggaran. Karena waktu itu ada jaminan selama tujuh bulan akan aman," jelasnya.

"Akan aman ketika per Januari BPJS itu naik. Kalo sudah positif naik, baru kita bicarakan lagi bagaimana solusinya. Ini kan tidak, langsung buat kebijakan pemangkasan dan kita tidak dilibatkan. Yang jelas, komisi 3 sama sekali tidak dilibatkan," lanjut dia. (Tribunlampung.co.id/Ade Irawan)

Berita Terkini