Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Wacana pemulangan 600 WNI eks ISIS ke Indonesia menuai pro dan kotra.
Sejumlah tokoh menganggap jika pemerintah secara konstitusional memiliki kewajiban untuk memulangkannya.
Namun tak sedikit pula pihak yang menolak wacana tersebut.
Alasannya mereka khawatir jika pemulangan itu akan mengancam keamanan negara.
Bahkan, Presiden Jokowi secara pribadi menyatakan sikapnya yaitu tidak setuju dengan wacana pemulangan para mantan kombatan ISIS itu.
Kendati demikian, Jokowi menyebut bahwa pemerintah saat ini masih menimbang soal wacana tersebut.
Adapun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS asal diteliti lebih dulu oleh lembaga berwenang.
• 7 Cara Sadis ISIS Eksekusi Tawanan, Tenggelamkan di Kolam hingga Dipenggal
• Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS, Ketum PBNU: Mereka Pembunuh, Ngapain Diramahin?
• Berisiko, Begitu Kata Mantan Ekstrimis yang Ogah WNI Eks ISIS Mudik ke Tanah Air
• Yunarto Wijaya Kritik Jokowi Soal Pemulangan Eks ISIS: Bapak Bukan Lagi Jokowi si Tukang Mebel
"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," tegas Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020).
Prabowo menjelaskan BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan atau tingkat keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.
"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," katanya.
Melansir pemberitaan Kompas.com, Prabowo Subianto ternyata pernah dituduh mendukung ISIS.
Hal tersebut diungkapkan Probowo saat deklarasi Relawan Rhoma for PAS, Minggu (28/10/2018.
"Saya dari kecil mendukung NKRI, tapi saya malah dituduh mendukung membela khilafah ISIS," ujar Prabowo di kantor Soneta Records, Minggu siang.
Prabowo memastikan anggapan itu fitnah.
Ia meminta masyarakat khususnya pendukungnya tidak terprovokasi tuduhan itu.