Operasi Senyap Menhan Prabowo Subianto Saat Wabah Virus Corona Terjadi di Indonesia

Kemudian untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, yang meliputi pembelian alat-alat kesehatan, dan pemberian insentif ataupun santunan kematian untuk tenaga medis.

Sebesar Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, berupa bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak covid-19 ataupun untuk mencover para pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Termasuk juga memberikan subsidi layanan listrik negara, serta dipakai untuk kartu prakerja.

Pemerintah menggeratiskan biaya listrik bagi pengguna listrik 450 KVA dan memberikan potongan 50 persen untuk pengguna listrik 900 KVA.

Dan sisanya Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dalam rangka untuk tetap menjaga laju perekonomian negara di tengah wabah Virus Corona.

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 trilian untuk belaja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional."

"Termasuk rekontruksi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil dan menegah," jelasnya.

"Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan.

Terutama pembelian APD, pemberlian alat-alat kesehatan, seperti test kid, reagen, ventilator dll."

"Dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk wisma atlet, serta untuk insentif dokter, perawat dan tenaga rumah sakit."

"Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalah tenaga kesehatan lainnya."

"Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta."

"Juga akan dipakai untuk kartu sembako, yang dinaikan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima."

"Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun."

"Untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil."