Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Fraksi PKS DPRD Lampung menggelar audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (15/5/2020).
Hal itu menindaklanjuti hasil diskusi publik secara virtual tentang dampak Covid 19 terhadap operasional Pendidikan khususnya pada sekolah swasta Rabu 13 Mei 2020.
Wakil ketua Fraksi PKS Ade Utami Ibnu menyampaikan tiga hal kepada pemerintah provinsi Lampung.
Pertama, banyak guru-guru di sekolah swasta maupun guru honorer terdampak Covid-19 secara langsung pada sisi ekonomi.
• PGRI Lampung Dukung Pusat Beri Insentif Guru Honorer Sesuai UMR
Kedua, Ade mengungkapkan bahwa guru-guru di sekolah swasta model honorariumnya berdasarkan jumlah jam mengajar.
Sehingga, ditengah pandemi ini bentuk pembelajaran melalui online juga memberatkan karena ketergantungan akan kuota internet.
“Oleh karenanya perlu disiapkan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi segmen guru seperti ini, termasuk pentingnya paket sembako yang disiapkan oleh Satgas Covid 19 Provinsi Lampung. Insya Allah nama, beserta alamat dan nomor telepon telah disiapkan,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Lampung ini.
“Jika di perkotaan yang akses internetnya memadai, tentu mudah saja, meski terdapat persoalan di biaya kuota internet”, imbuhnya.
Terakhir, pada pertemuan tersebut, Ade Utami Ibnu juga menyampaikan perihal masih banyaknya guru honorer yang belum menerima insentif guru honor yang nilainya Rp 200 ribu perbulan dan dibayarkan setiap semester.
“Kami mendengar masih ada guru honor yang belum menerima hak mereka yakni insentif dari Provinsi pada tahun 2019. Tentu ini sangat membantu para guru honorer tersebut jika pada sekarang ini dapat ditunaikan,” pungkasnya.
• Samsul Janji Naikan Insentif Guru PGHM Rp 200 Ribu Tahun Depan
Merespon tiga hal tersebut, terang Ade, Sekda Provinsi Lampung tampak begitu cepat mengeksekusi terutama kaitannya dalam paket sembako bagi guru honorer/ swasta yang terdampak.
Kemudian, terkait realokasi anggaran untuk insentif kuota dan insentif bagi guru honorer/guru swasta yang masih door to door, serta insentif guru honorer yang belum terbayar di tahun 2019, Fahrizal segera meminta pihak Disdik Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk melakukan cek ulang dan pendataan.
“Tadi setelah Pak Sekda menelfon Biro Kesos, kemudian Biro Kesos langsung datang ke ruangan Pak Sekda, dan menerima data guru-guru swasta yang telah disiapkan oleh PGSI Provinsi Lampung,” tandasnya.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)