Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Muhammad Joviter
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Saat ini, Polresta Bandar Lampung lebih fokus terhadap perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan korupsi, atas dua oknum ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polresta Bandar Lampung menggelar ekspos kasus operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN di Dinas PMPTSP Lampung. Sejumlah barang bukti dihadirkan dalam ekspos kasus tersebut di antaranya uang Rp 25 juta.
Namun tidak menutup kemungkinan, bakal dilakukan pengembangan mengenai indikasi keterlibatan oknum ASN lain di kantor dinas tersebut.
Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Rezky Maulana mengatakan, masih mendalami keterangan dari dua oknum ASN yang ditetapkan tersangka.
"Kami fokus di sini (tersangka dan barang bukti) dulu yang sudah kami amankan, untuk yang lainnya nanti kami dalami lagi," kata Rezky Maulana, Rabu (30/9/2020).
• Oknum ASN Pemprov Lampung Kena OTT Polisi, Gubernur Arinal Serahkan Proses Hukum ke Aparat
• Gelombang Tinggi di Perairan Lampung Capai 3 Meter, Tangkapan Nelayan Berkurang
Rezky menjelaskan, sebelum dilakukan OTT, pihaknya mendapati laporan dari korban.
Setelah dilakukan penyelidikan dan pemetaan, akhirnya dilakukan OTT di dalam kantor tersebut.
Dirinya tak menampik dalam praktik pungli tersebut ada instruksi dari atasan, dalam sebuah struktur organisasi pemerintahan.
Rezky menyatakan, saat dilakukan penangkapan di dalam ruang kantor itu, hanya ada dua orang yakni Nirwan Yustian dan stafnya Edi Efendi.
"Satu orang perempuan berinisial D, sampai saat ini D masih kita jadikan saksi," kata Rezky Maulana.
Terancam 20 Tahun Bui
Polisi mengenakan Pasal 12 huruf E undang undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terhadap kedua oknum ASN yang kena OTT, Nirwan Yustian dan Edi Efendi.
Polresta Bandar Lampung menggelar ekspos kasus operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN di Dinas PMPTSP Lampung. Sejumlah barang bukti dihadirkan dalam ekspos kasus tersebut di antaranya uang Rp 25 juta.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi Jaya menerangkan, sesuai dengan pasal tersebut, ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.
"Maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar," kata Yan Budi Jaya, Rabu (30/9/2020).
Kapolres menambahkan, ada beberapa dampak atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oknum ASN, Nirwan dan Edi Efendi.
Menurutnya, tindakan tersangka dapat menghambat pemasukan pajak daerah karena surat izin tidak dikeluarkan.
Kapolres meneruskan, dalam situasi Covid-19 ini, perekonomian negara sedang melemah, ditambah lagi dengan izin usaha yang dihambat oleh oknum pejabat, sehingga memperburuk investor untuk berusaha.
"Mengakibatkan kebiasaan buruk, dalam kepengurusan perizinan yang harus menggunakan uang untuk mempercepat proses," ucap Yan Budi Jaya.
Dua Tersangka
Polresta Bandar Lampung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang oleh oknum ASN.
Polresta Bandar Lampung menggelar ekspos kasus operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN di Dinas PMPTSP Lampung. Sejumlah barang bukti dihadirkan dalam ekspos kasus tersebut di antaranya uang Rp 25 juta.
Kapolresta Bandar Lampung Kompol Yan Budi Jaya mengungkapkan, identitas dua orang tersangka, terkait OTT di kantor Dinas PMPTSP Lampung yang terjadi Selasa (29/9/2020), tersebut adalah Nirwan Yustian (50) dan Edi Efendi (50).
Nirwan Yustian merupakan Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan Dinas PMPTSP Lampung.
Sedangkan Edi Efendi merupakan ASN atau staf kabid.
Sementara satu orang berinisial D, hanya ditetapkan saksi.
"Saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan sejumlah barang bukti," ujar Yan Budi Jaya, Rabu (30/9/2020).
Kapolres menjelaskan, OTT dilakukan berawal dari informasi masyarakat yang akan melakukan pembuatan surat izin pengusahaan air bawah tanah (SIPA) di kantor beralamat jalan Dr Warsito No 2, Telukbetung, Bandar Lampung, tersebut.
"Dalam pengurusan izin tersebut, warga diminta atau dipaksa memberikan sejumlah uang, yang seharusnya pengurusan izin itu tidak dipungut biaya," kata Yan Budi Jaya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah barang bukti dihadirkan dalam ekspos kasus perkara operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN di Dinas PMPTSP Lampung.
Tampak barang bukti dimasukkan dalam kantong plastik bening.
Salah satu kantong tersebut berisi barang bukti berupa uang sebesar Rp 25 juta.
Barang bukti tersebut dihadirkan dalam ekspos di Polresta Bandar Lampung, Rabu (30/9/2020).
Saat ini sejumlah anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung sedang melakukan persiapan ekspos.
(Tribunlampung.co.id/Muhammad Joviter)