Baca tanpa iklan
Rekomendasi Bawaslu yang diserahkan oleh Candrawansah langsung diterima oleh Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi.
Dedy Triyadi mengaku, pihaknya akan langsung menindaklanjuti data pemilih yang dinilai belum valid oleh Bawaslu.
"Rekomendasi kami terima, dan akan segera kami tindaklanjuti bersama rekan-rekan PPK," ujar Dedy Triyadi.
Selisih Angka DPS dan DPSHP
Sebelumnya, Rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Bandar Lampung oleh KPU berlangsung alot.
Paparan 20 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Bandar Lampung menyebutkan, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang akan ditetapkan jadi DPT mencapai 647.278 dengan jumlah pemilih laki-laki 324.429 dan perempuan 322.849 orang.
Sementara, hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota sebelumnya, Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencapai 640.910 dengan rincian 321.336 pemilih laki-laki dan 319.574 perempuan.
Artinya, ada selisih DPS dan DPSHP terjadi penambahan jumlah pemilih 6.368 orang. Penambahan tersebut ditanggapi oleh Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah yang hadir bersama anggotanya Gistiawan.
"Penambahan ini datanya dari mana, harus by name by adress. Jangan ditambah-tambah aja tanpa sepengetahuan Bawaslu," jelas Candrawansah dalam acara tersebut Ballromm Hotel Emersia, Senin (12/10/2020).
"Padahal dari DPS kemarin, kami merekomendasikan kepada KPU secara formal, ada 1.892 pemilih tidak memenuhi syarat yang berasal dari data KPU kok malah bertambah," imbuh Candrawansah.
Data 16 PPK Berubah
Ketua Bawaslu Candrawansah juga mempertanyakan banyaknya perubahan data di 16 PPK dari 20 PPK se-Bandar Lampung selain dari Kecamatan Langkapura, Telukbetung Barat, Enggal, Sukabumi.
"Perubahan ini karena apa, harus jelas dasar hukumnya. Makanya kami instruksikan kepada 16 Panwaslu Kecamatan se-Bandar Lampung untuk memanggil PPK hari ini (kemarin) serentak pukul 16.00 WIB, untuk memperjelas kenapa bisa banyak bertambah daftar pemilih ini," ungkap Candrawansah.
Dia meminta agar KPU tidak mengesahkan DPSHP menjadi DPT sebelum ada penjelasan terkait rekomendasi yang diberikan sebelumnya.
“Kalau belum clear jangan diketok palu, kita harus clear semua, ini untuk transparansi perbaikan daftar pemilih dalam pemilihan ini,” ujarnya. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)