Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - PP Muhammadiyah mengkritik langkah Polri dalam menangani pengunjuk rasa saat demo penolakan UU Cipta Kerja.
Diketahui aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.
Bahkan perilaku aparat kepolisian cenderung brutal dalam menghadapi pendemo UU Cipta Kerja.
Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya tidak berperan sebagai kepanjangan tangan penguasa ketika rakyat berunjuk rasa.
"Polri bukan alat kekuasaan, sebagaimana TNI juga bukan alat kekuasaan sehingga harus bersikap," ujar Busyro kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).
"Sikapnya secara etika dan norma berpihak kepada rakyat," lanjutnya.
Baca juga: Dituding Dalang Aksi Tolak UU Cipta Kerja, AHY: Alhamdulillah Rakyat Cerdas, Tuduhan Itu Dibantah
Baca juga: Ahok ke Najwa Shihab: Kalau Ingin Tendang Pejabat Ya Jadi Pejabat
Represi aparat terjadi dalam gelombang demonstrasi tolak UU Cipta Kerja selama sepekan terakhir, di mana anggota Muhammadiyah juga jadi salah satu korban.
Teranyar, empat orang relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dianiaya polisi tanpa sebab ketika menjalankan tugas kemanusiaan berjaga untuk korban bentrok demonstran dengan polisi di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Sebelumnya, Kamis (8/10/2020), sejumlah orang ditangkap tanpa dasar hukum.
Bahkan, sejumlah wartawan yang tengah meliput turut ditangkap dan dianiaya hingga dirampas propertinya.
Brutal
Busyro menganggap deretan kekerasan oleh aparat keamanan, khususnya polisi, mesti segera dikontrol oleh negara yang bukan hanya berarti pemerintah.
Selama ini, kekerasan demi kekerasan yang dilakukan polisi tak pernah jelas kelanjutan kasusnya, kendati diproses secara hukum.
Eks Pimpinan KPK itu menuturkan, tanpa dikontrol bersama oleh masyarakat sipil maupun pers, pembiaran justru akan membuat kian langgengnya kekerasan aparat terhadap rakyat dalam berbagai kesempatan.
Bagi Busyro, kekerasan aparat yang kian menjadi-jadi adalah sebuah "kebrutalan politik".