Baca tanpa iklan
Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memutuskan untuk menyegel seluruh gerai Bakso Sony yang berada di Kota Tapis Berseri.
Penyegelan dilakukan karena mekanisme pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah setempat sejak 2018 lalu.
Saat itu, pengelola tidak mempergunakan alat perekam pendapatan yang telah disediakan Pemkot Bandar Lampung guna mengukur besaran pajak penghasilan.
"Memang sejak terpasangnya tapping box di Bakso Sony, mereka tidak menggunakannya," kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung Yanwardi, Senin (5/7/2021).
Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, Yanwardi menyebut Bakso Sony telah merugikan Pemkot Bandar Lampung miliaran rupiah.
Menurut dia, pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Bakso Sony mencapai angka Rp 450 juta per bulan.
"Selama ini mereka hanya setor Rp 150 juta. Itu paling besar. Kadang Rp 120 juta-Rp 130 juta," kata dia.
Artinya, kata dia, ada selisih sekitar Rp 300 juta per bulan.
"Jadi memang berkurang hingga Rp 300 juta sebulan. Kalau tiga tahun berarti sudah berapa," lanjut dia.
Namun, tudingan tersebut segera ditepis Haji Son sang pemilik.
"Setiap bulan saya merasa selalu membayar pajak. Mengenai penggunaan tapping box (alat pencatat pendapatan) itu selalu digunakan. Memang itu untuk makanan nonkemasan," kata dia.
Menurut dia, pihaknya memiliki satu lagi mesin pencatat untuk audit internal. Sebab menurutnya, makanan kemasan berbeda nilai pajaknya.
Hingga saat ini sebanyak 18 gerai Bakso Sony yang ada di Bandar Lampung disegel menggunakan garis kuning milik pemerintah.
Upaya Pendekatan dari Pemkot
Yanwardi mengatakan, pihaknya telah berulang kali melakukan upaya pendekatan persuasif agar pengelola Bakso Sony mau menggunakan tapping box sesuai dengan amanat undang-undang.