Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU – Bupati Pringsewu Sujadi Saddat mengungkapkan pemerintah daerah setempat memerlukan masukan dan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Sujadi pun mengharapkan pencerahan maupun pendampingan dari KPK RI dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi antara Pemkab Pringsewu dengan KPK RI terkait Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula kantor Pemkab Pringsewu, Rabu, 29 September 2021.
Hadir dalam kegiatan ini Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana, Person In Charge KPK RI Wilayah Lampung Nindyah Sunardini dan wakil bupati Pringsewu Fauzi.
Menurut Sujadi, segala masukan dan saran tentunya menjadi pemicu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat . Selain melakukan hal-hal yang benar adalah sebuah kewajiban.
Baca juga: Hotel Bertaraf Internasional akan Hadir di Pesisir Pesawaran Lampung, Pembangunan Selesai Tahu 2022
Oleh karena itu, kata Sujadi, prinsip 100-0-100 merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu.
"Yakni 100 peren benar dalam perencanaan program, 0 persen kesalahan serta 100 perse benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban," ujar Sujadi.
Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana mengatakan, KPK kedepan akan lebih melakukan pada upaya-upaya yang sifatnya tematik.
Misalnya, bidang manajemen ASN dipastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, dan mencegah praktik jual beli jabatan.
Terkait Dana Desa, KPK juga menekankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
"Selain itu, pemerintah ingin mengelola negara ini dengan berbasis IT. Oleh karena itu pastikan Kominfo menjadi leading sector untuk pengembangan IT", ujarnya.
Nana juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu, dimana untuk pencapaian MCP Pringsewu menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dan urutan ke-empat secara nasional.( Tribunlampung.co.id / R Didik Budiawan Cahyono )