Bandar Lampung

KPU Bandar Lampung Tetapkan DPB 659.003 Jiwa, Bawaslu Sebut Ratusan Data Bermasalah

Penulis: kiki adipratama
Editor: Reny Fitriani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KPU Bandar Lampung Tetapkan DPB 659.003 Jiwa, Bawaslu Sebut Ratusan Data Bermasalah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Bandar Lampung ditetapkan sebanyak  659.003 Pemilih.

Dari data tersebut ditemukan pemilih baru sebanyak  98 dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 83 serta tersebar di  20 Kecamatan se- Kota Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Triwulan III yang bertempat yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung  di aula kantor setempat, Senin, (4/10/2021).

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh, Bawaslu Kota Bandar Lampung, Polresta Kota Bandar Lampung, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Disdukcapil Kota Bandar Lampung, BPKAD Kota Bandar Lampung, serta perwakilan Parpol Tingkat Kota Bandar Lampung. 

Komisioner KPU Kota Bandar Lampung Divisi Program dan Data Ika Kartika mengatakan berdasarkan SE KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, KPU Kab/Kota diwajibkan melakukan pemutakhiran dan memelihara daftar pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

"Serta Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara," kata Ika, Selasa (5/10/2021).

Ika mengakui masih adanya beberapa data yang kurang tepat dalam DPB kali ini.

Untuk itu dia akan memperbaiki dalam rapat koordinasi selanjutnya.

"Dalam koordinasi Bawaslu menemukan ada data yang bermasalah, maka akan segera ditindaklanjuti," kata Ika 

Bawaslu sebut Data Bermasalah

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengatakan ratusan DPB tersebut bermasalah.

Kata dia, sedikitnya Bawaslu menemukan ada  270 pemilih yang masih bermasalah.

"Maka kami merekomendasikan KPU memperbaikinya," kata Candrawansah.

Dia mengatakan pihaknya melakukan sampling terhadap daftar pemilih bermasalah yang masih masuk DPTB.

"Kita minta perbaiki agar DPTB yang menjadi basis data pemilu atau pemilihan dapat lebih valid," ujar Candrawansah.

Halaman
12

Berita Terkini