Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id – Sehari setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan langsung mengikut rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI.
Rapat bersama dengan Komisi II DPR RI ini dijadwalkan digelar hari ini, Rabu (13/4/2022).
“Tanggal 13, hari Rabu, ya (sebelum reses) kita reses 14, hari Rabu kita akan jadwalkan (RDP),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022) lalu.
Dikatakannya, Komisi II DPR RI akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Mulai dari tahapan, hingga anggaran untuk KPU dan juga Bawaslu.
Baca juga: Jokowi Minta Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 Segera Bekerja Persiapkan Pemilu 2024
Baca juga: Sempat Memanas, Gubernur Arinal dan Ketua DPRD Lampung Temui Aliansi Mahasiswa
"Ya tentu tahapan, dan program, dan anggaran," terangnya.
Sebelumnya, Anggota KPU Hasyim Asy'ari berharap DPR dapat membuat ulang jadwal RDP yang membahas soal tahapan Pemilu 2024.
Hal tersebut dikarenakan pelantikan anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 baru dilangsungkan pada Selasa (12/4/2022) kemarin.
Pelantikan Anggota KPU dan Bawaslu
Tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (12/4/2022) kemarin.
Tak hanya komisioner KPU, Presiden Jokowi juga melantik anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Dasar pelantikan 7 komisioner KPU dan anggota Bawaslu yakni Keputusan Presiden Nomor 33 P Tahun 2022, serta Kepres nomor 34 P tahun 2022.
Baca juga: Pemerintah Segera Bahas Soal Pemilu Usai Jokowi Melantik Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027
Baca juga: Gelar Demo di Depan Kantor DPRD Lampung, Mahasiswa Bawa Poster dengan Pesan Menggelitik
Dihadapan Presiden Jokowi para komisioner KPU periode 2022-2027 terpilih dan anggota Bawaslu terpilih mengucapkan sumpah jabatan.
“Demi Allah saya bersumbah/Demi Tuhan saya berjanji.”
“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya, sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Negara RI Tahun 1945.”
“Bahwa saya, dalam menjualankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sunggu, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”
“Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara persatuan RI dari kepentingan pribadi dan golongan,” demikian bunyi sumpah yang diucapkan saat pelantikan.
Berikut daftar 7 komisioner KPU periode 2022-2027 yang dilantik Presiden Jokowi
1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asyari
3. Muhammaf Afifuddin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Mellaz
Anggota Bawaslu
1. Lolly Suhenty
2. Puadi
3. Rahmat Bagja
4. Totok Haryono
5. Herwyn Jefler Hielsa Malonda
Jokowi Minta KPU dan Bawaslu Langsung Bekerja Cepat
Sementar itu, usai melantik 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, Presiden Joko Widodo sampaikan sejumlah harapannya pada dua lembaga tersebut.
Jokowi meminta unsur pimpinan kedua lembaga dapat langsung bekerja cepat guna mempersiapkan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024.
“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas,” kat Presiden Jokowi dalam keterangan video yang disampaikan di Istana Negara, Selasa 912/4/2022) kemarin.
“Langsung berkoordinasi dengan DPR dan Pemerintah menjalankan tugas dan kewenangan untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” tegas Jokowi.
Dia menyebut, hal ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya penyelenggaran Pileg (pemilihan legislatif), Pilpres (pemilihan presiden) dan Pilkada dilakukan pada tahun yang sama.
Jokowi pun mengingatkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.
"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," ungkap Presiden.
Jokowi pun meminta KPU untuk menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Hal ini terkait dengan politik identitas yang perlu diantisipasi.
"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi.
Presiden berjanji akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. Dukungan itu terutama dalam bentuk anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu.
Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com