Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mengatakan peternak yang terdampak PMK (penyakit mulut dan kuku) akan mendapat kompensasi.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, kompensasi diberikan untuk mengganti hewan ternak yang dimusnahkan karena PMK.
"Kompensasi senilai Rp 10 juta untuk satu ekor sapi yang dimusnahkan," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti, Senin (18/07/2022).
Dijelaskannya, kebijakan tersebut sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku.
Aturan telah dikeluarkan sejak 7 Juli 2022.
Baca juga: Dinas Peternakan Lampung Selatan Salurkan 8.700 Booster PMK ke Kecamatan
Baca juga: Lampung Timur Terima 5.000 Booster PMK Untuk Ternak Yang Sudah Vaksin
Ia mengaku, aturan telah diterima oleh masing-masing pemerintahan di lingkungan kabupaten dan kota di Lampung.
Dan masing-masing permerintah juga diminta untuk mensosialisasikan kepada peternak-peternak di daerah.
"Untuk Provinsi Lampung, Kementan nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tanggal 7 juli 2022 sudah kita sosialiasikan ke pemerintah kabupaten dan kota sesuai arahan pusat," terangya.
Hingga saat ini, belum ada respon dari peternak terdampak dalam bentuk pengajuan kompensasi.
"Kita masih menunggu pengajuan dari lapangan," terangnya.
Adapun proses pengusulan bisa dilakukan peternak terdampak kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan di masing-masing kabupaten/kota.
'Itu dikoordinir oleh dinas-dinas yang membidangi fungsi peternakan," jelasnya.
Baca juga: Promo Gramedia Sahabat Sekolah Mulai Dari 10 Ribuan, Berlangsung Hingga 31 Juli 2022
Baca juga: Lama Tidak Tatap Muka, Hari Pertama Sekolah Disambut Rasa Senang Siswa Baru SMPN 4 Bandar Lampung
Selanjutnya, proses pengajuan akan ditindaklanjuti oleh tim verifikator sebelum berkas usulan diberikan ke kementerian pertanian.
Setelah ada pengajuan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi.
Kemudian mengajukan ke kementan dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.