Berita Terkini Nasional

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Kapolri Pastikan Tak Ada Baku Tembak di TKP

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengumumkan Irjen Ferdy Sambo tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J, Selasa (9/8/2022). Sebelum mengumumkan Irjen Ferdy Sambo tersangka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, tak ada insiden baku tembak di lokasi kejadian.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sebelum mengumumkan Irjen Ferdy Sambo tersangka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, tak ada insiden baku tembak di TKP.

Jauh sebelum pengumuman Irjen Ferdy Sambo tersangka, pihak kepolisian menyampaikan, telah terjadi baku tembak di kediaman Irjen Ferdy Sambo antara Brigadir J dan Bharada E hingga mengakibatkan Brigadir J tewas.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyampaikan, sebelum mengumumkan Irjen Ferdy Sambo tersangka, bahwa tidak terjadi baku tembak sebelum Brigadir J tewas.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengumumkan Irjen Ferdy Sambo tersangka atas kasus penembakan terhadap Brigadir J.

Meski demikian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih belum bisa menjelaskan pasal yang menjerat Irjen Ferdy Sambo.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Umumkan Irjen Ferdy Sambo Tersangka

Baca juga: Geledah Rumah Irjen Ferdy Sambo, Timsus Kapolri Dikawal Anggota Brimob Bersenjata Lengkap

Saat ini, menurut Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pasal yang disangkakan terhadap Irjen Ferdy Sambo masih dalam pendalaman oleh tim khusus.

"Bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan."

"Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J  ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak menembak."

"Terkait apakah saudara FS menyuruh atau terlibat langsung dalam penembakan saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak terkait."

"Kemarin kita telagh tetapkan 3 orang tersangka, tyaitu saudara RE, saudara RR dan saudara KM."

"Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan timsus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka."

"Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh pak kabareskrim dan beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh pak irwasum sebagai ketua timsus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang."

Baca juga: 6 Jenderal Polisi Dampingi Kapolri Saat Pengumuman Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Baca juga: Curhat Bharada E ke Kuasa Hukum, Sambil Pejamkan Mata, Dor dor dor, Gitu Aja

"Motif atau pemicu penembakan tersebut, saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terjadap saksi termasuk terhadap ibu PC," ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikutip dari live streaming KompasTV, Selasa (9/8/2022).

Curhat Bharada E ke Kuasa Hukum

Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, sempat curhat ke kuasa hukumnya terkait penembakan terhadap Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Dalam curhatnya itu, sang kuasa hukum mengungkap jika Bharada E mengaku menjalankan perintah atasan terkait penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di kediaman Irjen Ferdy Sambo.

Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Bharada E tak melihat sama sekali saat penembakan terjadi terhadap Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Diketahui, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E sampaikan pengakuan terbaru terkait kasus penembakan Brigadir Yoshua atau Brigadir J di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo.

Bharada E menembak Brigadir J karena diperintah atasannya. Jika Bharada E menolak, maka dirinya malah yang akan ditembak oleh atasan.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Bharada E, Deolipa Yumara saat wawancara khusus dengan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Domu Ambarita di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022).

"Dia mengaku salah paling engga. (Bharada E) ini kan Polisi Brimob, dan menjalankan perintah atasan," kata Deolipa.

"Tapi 'saya juga takut' kata dia kan, tapi ketakutan juga kalau saya tidak menembak (Brigadir J), saya yang ditembak."

"Kan gitu. Sama yang nyuruh nembak," kata Deolipa.

Deolipa juga mendengar curahan hati Bharada E. Dimana, saat menembak Brigadir J, Bharada E dengan perasaan takut dan memejamkan mata.

"Makanya dia sembari memejamkan mata, door..door..door. gitu aja," ungkap Deolipa menceritakan curhat Bharada E.

Deolipa pun menyadari bahwa perintah atasan di institusi Polri memang kadang susah untuk dibantah bahkan kerap menyerempet dengan pelanggaran hukum.

"Karena dia itu prajurit Brimob yang terbiasa perintah komando, tentu atas arahan komando tadi dijalankan," sambungnya.

Ia juga mendapat cerita dari Bharada E bahwa peristiwa penembakan Brigadir J terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta.

Peristiwa penembakan itu, kata Deolipa menceritakan ulang perkatakan ulang perkataan Bharada E, terjadi begitu cepat dan hanya beberapa menit.

"Kalau secara curhatnya dianya (Bharada E) begitu, beberapa menit saja itu kejadiannya."

"Secara curhat ya bukan projustisinya, karena dia curhat juga sama saya. Begitulah kira-kira, singkat saja," jelasnya.

Brimob Bersenjata Lengkap datangi Rumah Irjen Ferdy Sambo

Di sisi lain, mendadak kediaman Irjen Ferdy Sambo didatangi sejumlah polisi dari Divisi Propam Polri serta anggota Brimob bersenjata lengkap.

Rumah Irjen Ferdy Sambo yang terletak di Jalan Saguling, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, didatangi anggota Brimob bersenjata lengkap pada Rabu (9/8/2022) sekira pukul 15.20 WIB.

Selain itu, terlihat juga sejumlah Brimob bersenjata lengkap tiba di lokasi dengan mengendarai kendaraan rantis.

Dari tayangan Kompas.TV, tampak anggota Propam Polri menunggu di depan rumah  Ferdy Sambo.

Polisi juga telah memasang garis polisi di tempat itu.

Untuk diketahui, Ferdy Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus seorang diri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Di dalam rumah itu diduga berada Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo.

Belum ada penjelasan resmi dari polisi soal kedatangan anggota Propam dan Brimob itu.

Untuk diketahui, rumah pribadi Ferdy Sambo ini letaknya sekitar 500 meter dari rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, yang selama ini disebut-sebut lokasi tewasnya Brigadir J.

Pengamanan Diperketat

Seperti diketahui, petugas keamanan telah menjaga ketat rumah pribadi mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo yang berada di Jalan Saguling, Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan.

Satpam setempat menyebut rumah itu ditempati orangtua Ferdy Sambo.

Namun, awak media tak diperkenankan untuk mendekat ke kediaman pribadi Ferdy Sambo.

"Kan di sini sama orangtuanya. Ya rencananya mau tinggal bareng atau apa gitu sama orangtuanya," kata satpam berinisial AT di lokasi, Minggu (7/8/2022) siang.

AT juga mengatakan, bahwa rumah itu milik Ferdy Sambo.

Berdasarkan penuturannya, belum ada setahun rumah itu ditempati Ferdy Sambo.

"Iya, pak Sambo punya rumah di sini. Belum ada setahun (ditempati)," jelas AT.

Berdasarkan penjelasan awal polisi, Brigadir J diduga tewas usai  baku tembak dengan Bharada E di rumah irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022.

Meski belakangan tembak menembak dibantah Bharada E melalui pengacaranya.

Menurut polisi, baku tembak itu dipicu oleh Brigadir J yang melakukan pelecehan dan pengancaman berupa penondongan senjata ke kepala istri Irjen Ferdy Sambo, PC.

Akibat baku tembak itu, Brigadir J pun meninggal dunia.

Jika Terbukti Hilangkan Bukti

Kadiv Propam Nonaktif Irjen Ferdy Sambo bisa dikenakan pasal 221 dan 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika terbukti benar menghilangkan barang bukti dan mempersulit proses pemeriksaan pada kasus tewasnya Brigadir Pol Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Demikian dikemukakan Mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Ito Sumardi  dalam keterangannya di Kompas.TV, Selasa (9/8/2022).

“Kalau benar maka bisa kena Pasal 221 yaitu menghalangi kemudian mempersulit pemeriksaan dan menghalangi ya, obstruction of justice atau Pasal 233 yaitu menghilangkan atau merusak barang bukti, nah ini udah jelas pidana,” kata Ito Sumardi.

Ito menuturkan kenapa penanganan kasus terhadap Irjen Ferdy Sambo yang ditangani Polri berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

“Karena yang bersangkutan statusnya adalah sebagai ASN sehingga status kepegawaiannya ini nanti harus dilakukan peninjauan kembali,” ucapnya.

“Sehingga nanti biasanya kalau pidananya memenuhi unsur setelah dijatuhi, mempunya kekuatan hukum yang tetap."

"Maka terhadap yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat," ujar Ito Suimardi.

Berikut bunyi Pasal 221 dan 233 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Pasal 221 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;

(2) Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Kemudian, Pasal 233 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktika sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

( Tribunlampung.co.id / Tribunnews.com )

Berita Terkini