Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Operasi Tangkap Tangan alias OTT KPK terhadap mantan Rektor Universitas Lampung atau Unila, Karomani, membuat lulusan Fakultas Kedokteran atau FK Unila diterpa isu miring.
Imbas OTT KPK terhadap Karomani tersebut, banyak yang mempertanyakan lulusan FK Unila yang kini telah berprofesi menjadi dokter.
Satu di antara lulusan FK Unila, Jihan Nurlela, yang juga sebagai anggota DPD RI, angkat bicara mengenai isu miring tersebut.
Menurut Jihan Nurlela, tidak fair rasanya jika menuding lulusan FK Unila tak memiliki kompeten lantaran kasus yang menjerat Karomani.
"Dokter adalah tenaga profesional yang dalam proses pendidikannya melalui banyak sekali tahap pembelajaran dan ujian kompetensi yang ketat."
Baca juga: KPK Geledah Rumah Andi Desfiandi di Perumahan Kedamaian Mansion Tanpa Sita Barang Bukti
Baca juga: Rumah Dokter di Bandar Lampung Ikut Digeledah KPK
"Di dalam masa pendidikan pra-klinik, kami belajar dengan sistem yang berbeda dengan mahasiswa jurusan lain, dan sistem yang diterapkan adalah sistem terbaik yang menunjang para mahasiswa."
"Terutama untuk menjadi mahasiswa yang siap dalam melanjutkan pendidikan profesi (koas atau ko-asisten)," ucap Jihan Nurlela, dalam siaran persnya kepada Tribunlampung.co.id, Minggu, 28 Agustus 2022.
Dilanjutkannya, proses panjang yang dijalani mahasiswa kedokteran kemudian menentukan mutu lulusan FK Unila.
"Setelah koas pun kami tidak lantas lulus begitu saja di jenjang kampus, jika tidak berhasil lulus ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter (UKMPPD) di level nasional."
"Jadi, banyak sekali tahapan penyaringan untuk menjadi seorang profesional dokter."
"Jika pun ada mahasiswa yang masuk dengan jalur yang tidak sesuai, dia pasti akan kesulitan melalui proses ini," tegas wanita yang juga kini berprofesi sebagai dokter tersebut.
Karena itu, Jihan mengimbau, agar masyarakat tidak mudah percaya dengan isu miring yang berkembang tersebut.
"Untuk seluruh masyarakat luas, percayalah guru-guru dan lingkungan civitas FK Unila sangat disiplin dalam mendidik para mahasiswanya menjadi dokter yang profesional melayani masyarakat," sebut Jihan Nurlela.
Karena itu, Jihan menilai, sangat tidak relevan mengaitkan OTT KPK terhadap Karomani dengan kualitas lulusan FK Unila.
"Jadi, tidak bijak jika rektor yang terjaring OTT KPK disangkutpautkan dengan kualitas sejawat dokter atau alumni yang telah lulus melalui seleksi yang ketat."
"Tidak sedikit juga alumni FK Unila yang mencetak prestasi di tingkat nasional," tandas Jihan Nurlela.
Terancam Diberhentikan dari ASN
Di sisi lain, seusai terjerat kasus korupsi hingga menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mantan Rektor Unila Karomani terancam diberhentikan dari ASN.
Tidak hanya mantan Rektor Unila Karomani, dua tersangka lain yang tadinya juga sebagai pejabat Universitas Lampung bakal mengalami nasib sama, diberhentikan dari ASN. Itu setelah menjadi tahanan KPK.
Mantan Rektor Unila Karomani dan dua mantan pejabat Universitas Lampung ini terancam sanksi hingga pemberhentian dari ASN setelah terkena Operasi Tangkap Tangan KPK.
Baca juga: Harga Telur Ayam di Bandar Lampung Tembus Rp 30 Ribu, Pedagang Tuding Akibat Bansos PKH
Baca juga: Anak Bawah 6 Tahun Lampung Selatan Sudah Bisa Vaksin Covid-19 di Puskesmas
Kedua tersangka lainnya, yakni Ketua Senat Unila Muhamad Basri dan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi.
Tidak hanya ketiga pejabat Unila tersebut, perkara suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri juga menjerat seorang tersangka dari pihak swasta.
Sedangkan ketiga tersangka kasus suap Unila tersebut akan dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemberhentian ketiga tersangka kasus suap itu sedang diproses Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).
Pemberhentian status kepegawaian ASN ketiga tersangka kasus suap tersebut sesuai dengan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Kemudian dalam Pasal 89, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Plt Rektor Unila Mohammad Sofwan tak membantah terkait hal tersebut.
"Ya tapi legalitas formalnya belum. Jadi, saya baru bisa bergerak setelah ada keputusan Mendikbudristek," kata Plt Rektor Unila dikonfirmasi, Minggu (28/8/2022).
Dia menambahkan, pihaknya juga masih menunggu perkembangan selanjutnya.
"Saya sebagai Plt Rektor ini menunggu dan belum bisa mendahului keputusan antara dari Biro SDM, kita tunggu aja nanti surat keputusan menterinya seperti apa," ujarnya.
Terkait posisi Warek I, dia mengatakan sudah ada beberapa calon kandidat.
Para calon kandidat tersebut nantinya akan diusulkan kepada Kemendikbudristek.
"Yang jelas kandidatnya lebih dari 3," kata dia.
( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama / Rilis )