Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal meminta Pemerintah Pusat mengizinkan pembangunan jalan penghubung Way Heni-Way Haru.
Pembangunan jalan penghubung dari Way Heni-Way Haru hingga kini belum bisa dilanjutkan karena terkendala Perjanjian kerja sama antara Pemda Pesisir Barat dengan Balai Besar TNBBS.
Bupati Agus Istiqlal mengaku, Pemda bersama DPRD Pesisir Barat selalu berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan jalan penghubung Way Heni-Way Haru dapat terwujud.
"Memang sangat sulit mencari keadilan, kita akan terus berjuang dan tidak pernah akan menyerah,"
"Seharusnya Pemerintah pusat melihat kondisi kita dipinggiran ini," ujarnya selepas menghadiri rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat, Rabu (5/10/2022).
Baca juga: Denise Chariesta Bebekan Rayuan Maut Sosok Selingkuhan yang Diduga Regi Datau
Baca juga: Polres Metro Operasi Krakatau 2022, Sasaran Pengendara Tidak Gunakan Helm SNI
Bupati yang akrab disapa dengan Udo Lal itu juga mempertanyakan program Pemerintah Pusat yang membangun dari pinggiran.
Dijelaskan Agus, salah satu kendala pembangunan jalan penghubung ke Way Haru itu dikarenakan harus melewati TNBBS.
Seharusnya itu bukan menjadi permasalahan.
"Sebab ada kepentingan yang lebih besar di sana menyangkut kemanusiaan," ungkapnya.
Jika hanya karena alasan melewati TNBBS, semua jalan lintas di Pesisir Barat melewati TNBBS.
"Jalan Tanggamus-Bengkunat itu melewati TNBBS, Jalan Liwa-Krui melewati TNBBS, Jalan Krui- Bengkulu melewati TNBBS juga, kenapa Jalan penghubung ke Way Haru tidak bisa," tanya dia.
"Kita bukan tidak menghormati konserfasi alam, tapi lihat ada kepentingan yang lebih besar," lanjutnya.
Baca juga: Titik Black Spot di Lampung Selatan Berkurang, Ini Lokasi Rawan Kecelakaan
Baca juga: Nasdem Lampung Bentuk Tim Pemenangan Anies Baswedan untuk Pemilu 2024
Wakil Ketua I DPRD Pesisir Barat Ripzon Efendi menjelaskan, DPRD dan Pemda Pesisir Barat Selalau bergandengan tangan dalam memperjuangkan nasib warga Way Haru.
"Kita akan tetap berusaha terus memperjuangan nasib warga kita yang ada di Way Haru,"
"Artinya kita akan meminta Pemerintah Pusat agar warga kita disana mendapatkan kehidupan yang layak seperti masyarakat yang lainya," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Way Haru merupakan satu satunya desa yang masih terisolir hingga saat ini di Pesisir Barat.
Terhimpit di antara samudra Hindia dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Haru terletak di ujung Kecamatan Bengkunat.
Tokoh adat Sai Batin Way Haru Marga Belimbing menceritakan, meski sudah pernah bergabung dengan tiga provinsi (Sumatra Selatan, keresidenan Bengkulu dan saat ini Lampung), Way Haru tetap tak pernah berubah.
"Warga Way Haru marga Belimbing sudah tinggal sejak 1814. Moyang kami juga ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik ini," tandasnya.
Namun, hingga saat ini masyarakat setempat belum pernah merasakan arti kemerdekaan.
"Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mana adilnya," selorohnya.
Hingga saat ini, masyarakat Way Haru masih menggunakan gerobak dan sapi sebagai transportasi.
Moda transportasi itu digunakan untuk membawa barang yang akan keluar masuk dari Way Haru menuju Desa Way Heni.
Muhamad Romzi mengaku, masyarakat Way Haru sudah tidak percaya lagi dengan janji kampanye para politikus.
Bahkan berniat memboikot Pemilu serentak pada 2024 mendatang.
"Apa gunanya kami memilih Presiden, Gubernur, Bupati, DPR dan DPRD. Nasib kami selalu begini," ucapnya.
"Mana program Indonesia terang, kami masih gelap gulita. Tolong Pak Presiden," katanya lagi.
Warga Way Haru merasa hanya dijadikan konsumsi politik setiap musim Pemilu.
"Selalu kalau janji. Kalau saya menang bangun jalan. Jalan penghubung dari Way Haru ke Way Heni. Tapi janji ya tinggal janji. Sampai hari ini enggak ada," ungkapnya.
Karena itu, membuat masyarakat Way Haru sudah tidak percaya lagi dengan janji politikus.
Berlubang dan Berlumpur
Pantauan Tribunlampung.co.id saat menuju Pekon Way Haru diperlukan tenaga ekstra.
Pasalnya, jalur menuju Way Haru sangat sulit, penuh lumpur dan berlubang cukup dalam.
Kedalaman lubangnya bahkan hingga lutut orang dewasa.
Sebagian besar masyarakat setempat berpropesi sebagai petani.
Mulai dari kopi, lada, karet, pisang, jengkol dan kelapa cukup berlimpah di Way Haru.
Sihab warga Pekon Siring Gading Way Haru menyebutkan, Pekon Siring bisa menghasilkan 25 ton pisang per minggu.
Hasil tersebut belum ditambah dari tiga pekon lain yang ada di Way Haru.
Sihab mengkau menanam pohon pisang seluas 3 hektar.
Dimana dalam 1 hektar pohon pisang mampu menghasilkan 3 ton sekali tebang.
Sebegitu banyak, tak sedikit pisang yang dibiarkan masyarakat membusuk di pohon.
Ini disebabkan akses jalan yang terjal dan tidak bisa dilalui kendaraan untuk mengangkut hasil bumi yang ada di Way Haru.
"Kita biarkan saja membusuk. Kalau mau pakai gerobak atau motor harga ojeknya enggak sebanding," tuturnya.
Dijelaskannya, harga pisang di pasar Way Heni Rp 2.500 per kilogram, sementara ongkos ojek Rp 3.000 per kilogram.
Ia berharap, Pemerintah baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat bisa melihat dan merasakan kesusahan masyarakat Way Haru.
"Kami mohon. Buatkan jalan," imbuhnya.
(Tribunlampung.co.id/Saidal Arif)