Berita Lampung

Insentif Marbot Masjid dan Guru Agama Pesisir Barat Lampung Tidak Cair 10 Bulan

Editor: Tri Yulianto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DPRD Pesisir Barat meminta Dinsos segera berikan insentif marbot masjid dan para guru agama karena mereka belum menerima insentif sejak Januari hingga saat ini.

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat Lampung meminta Dinas Sosial segera berikan insentif marbot masjid dan guru ngaji.

Para marbot masjid dan guru ngaji di Pesisir Barat Lampung belum menerima insentif sejak Januari 2022 hingga saat ini.

DPRD Pesisir Barat Lampung jelaskan ada 154 marbot masjid dan 11 guru ngaji termasuk guru agama Hindu, Katolik dan Nasrani yang insentifnya belum diberikan.

"Kemarin saja sudah cek di daerah saya Karya Penggawa itu ternyata honor marbot masjid ini belum ada yang dibayar," ungkap Aliyudiem dari Fraksi PKB saat pembahasan Anggaran tingkat Panitia Badan Anggaran (Banggar), Jumat (21/10/2022).

Ia sangat yakin tidak hanya di Kecamatan Karya Penggawa saja tetapi di semua kecamatan juga pasti belum ada yang dibayarkan.

Ada 154 marbot masjid dan 11 guru ngaji termasuk guru agama Hindu, Katolik dan Nasrani yang insentifnya belum diberikan.

Baca juga: Seorang Kakek di Lampung Tengah Ditangkap Polisi Usai Lakukan Tindak Asusila pada 2 Anak

Baca juga: Pembuatan Ikan Baung Laut Asap Khas Mesuji Lampung Butuh Waktu 12 Jam

Untuk marbot masjid mereka akan mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu perbulan. 

Selanjutnya, untuk guru ngaji mereka memperoleh honor yang berbeda, untuk 6 orang guru ngaji Islam mendapat honor Rp 1 juta perbulan.

Untuk guru beragama Katolik berjumlah 1 orang mendapatkan honor sebesar Rp 500 ribu per bulan.

Lalu, untuk guru beragama Kristen ada 1 orang mendapatkan honor Rp 500 ribu perbulan dan guru beragama Hindu 3 orang mendapat honor sebesar Rp 250 ribu per bulan.

Jika ditotal gaji marbot masjid dan nguru ngaji itu dalam satu tahun membutuhkan anggarkan sebesar Rp 1 miliar lebih

"Seharusnya itu dibayarkan per semester tapi kenapa sampai bulan Oktober belum dibayarkan," ungkap politisi Partai PKB tersebut.

Aliyudiem melanjutkan, meskipun nomominalnya kecil menurut sebagian orang tapi ini sangat berharga bagi mereka.

Terlebih pada tahun-tahun yang lalu mereka selalu dapat, sehingga ini menjadi tumpuan bagi mereka.

"Persoalannya kata mereka kalau dulu lagi di Bagian Kesra ini tidak pernah ada masalah, tetapi ketika sudah masuk ke Dinas Sosial ini kenapa susahnya luar biasa," jelasnya.

Halaman
12

Berita Terkini