Baca tanpa iklan
Tribunlampung.co.id, Pringsewu- Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Adi Erlansyah akan fokus pada pengembangan Smart Village disetiap Kecamatan diwilayah Pringsewu.
Adi Erlansyah menuturukan, pengembangan Smart Village bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking.
Melalui Smart Village, nantinya akan terekam semua data kependudukan setiap warga, sehingga jika terjadi aksi tindak pidana perdagangan orang maka akan mudah terdeteksi.
“Saya berharap dengan adanya Smart Village yang secara lengkap juga memuat data kependudukan setiap warga. Nah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” ungkap Pj Bupati Pringsewu Adi Erlansyah saat menerima kunjungan audiensi Relawan Jaringan Menentang Perdagangan Orang (JMMPO), diruang kerja Bupati, Rabu (15/02/2023).
Perwakilan relawan tersebut diantaranya Sr. M.Katarina, FSGM, Ririn Nang Abidin Hasan, Berta Niken, Mamat dan Agista.
Adi Erlansyah mengapresiasi Relawan Jaringan Menentang Perdagangan Orang (JMMPO) Kabupaten Pringsewu yang selama ini telah banyak berkiprah dan berkontribusi dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya di Kabupaten Pringsewu, melalui berbagai program yang dilaksanakan.
Baca juga: Pj Bupati Pringsewu Ajak Dompet Dhuafa Berkolaborasi Tangani Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
Baca juga: Pj Bupati Pringsewu Buka Pringsewu Craft 1
"Pemkab Pringsewu sangat mendukung langkah dan kegiatan Relawan JMMPO, dan diharapkan dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama mencegah terjadinya kasus perdagangan orang," ujarnya.
Begitupun dengan rencana kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Human Traficking Sedunia 2023, dengan menonton bersama film tentang perdagangan orang dan mengadakan Doa Bersama Lintas Agama.
"Pemkab Pringsewu sangat mendukung dan siap membantu serta memfasilitasi kegiatan tersebut," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sr.M.Katarina menyampaikan bahwa Relawan JMMPO bergerak di bidang sosial terutama terkait dengan perlindungan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia yang memiliki jaringan luas tidak hanya di Indonesia namun juga lintas negara.
"Kami juga sudah membuka Posko Pengaduan Masyarakat dan Rumah Aman yang beralamat di Griya Anselma, Jalan Kesehatan No.47 Pringsewu Selatan, tepatnya depan Gereja St.Yusuf Pringsewu," jelasnya.
Selain itu, pada Februari ini, pihaknya akan menggelar Nonton Bareng Film terkait perdagangan orang serta Doa Bersama Lintas Agama, dalam rangka memperingati Hari Anti Human Traficking Sedunia 2023, yang diharapkan akan didukung oleh pemerintah daerah.
"Kami juga berharap agar Gugus Tugas yang sudah ada di instansi-instansi di Kabupaten Pringsewu dapat dihidupkan kembali, dan dapat bergerak bersama dengan berbagai stakeholders di Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian diharapkan dapat mengikis dan menghilangkan berbagai bentuk kekerasan dan perdagangan orang tersebut," harapnya.
Lebih lanjut Sr. Katarina mengatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan berat dengan modus operandi yang terus berkembang untuk menjerat lebih banyak korban.
"International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat terjadinya lonjakan kasus TPPO sekitar 62,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlebih modus baru penjeratan korban telah berkembang selama masa pandemi. Kasus TPPO ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga secara lintas negara," katanya. (*)
(Tribunlampung.co.id/rls)