Rafael menjelaskan bahwa sebenarnya kasus ini adalah masalah pribadi namun  karena di kasus kemudian mendapatkan perhatian dari media sosial maka akhirnya disorot juga gaya hidupnya, sehingga ia pun siap melaporkan harta kekayaannya dan diperiksa.

Sementera itu, Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sempat menjenguk korban saat korban dirawat di Ruang ICU RS Pemata Hijau.

Dan setelah mendapat perawatan di RS Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang icu RS Mayapada Jakarta.

3 Langkah Koreksi

Kasus penganiayaan anak pejabat pajak berbuntut panjang. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung melakukan langkah koreksi 

Selain Mario Dandy Satrio yang harus mendekam di tahanan karena menganiaya putra pengurus GP Ansor, sang ayah yakni Rafael Alun Trisambodo turut terseret.

Pejabat eselon III Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu terseret dipecat Menteri Keuangan Sri Mulyani per Jumat (24/2/2023) dari jabatan empuknya.

Pencopotan tersebut dilakukan setelah Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki Rafael.

"Pada tanggal 23 Februari yang lalu Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, di dalam rangka untuk Kemenkeu mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Atas Penanganan Internal Saudara RAT di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (24/2/2023), dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan mengutuk keras perilaku yang dilakukan oleh anak pejabat pajak itu.

Menurutnya, permasalahan tersebut, sudah menimbulkan dampak besar terhadap instansi Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak.

"Turut memanjatkan doa untuk saudara David agar segera mendapatkan kesembuhan,"

"Kami mengutuk tindakan keji penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu putra jajaran kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," ucapnya.

"Kejadian tersebut, masalah pribadi namun telah menimbulkan dampak sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak," lanjut Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, dirinya sudah menyiapkan tiga langkah untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap Kemenkeu.

"Kami menyedikaan beberapa langkah untuk bisa meyakinkan publik, suatu tindakan korektif yang kredibel," katanya.

"Sebelumnya, jajaran keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari masyakat terhadap Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak," imbuh Sri Mulyani.

Hal ini, lanjut Sri Mulyani, menimbulkan pertanyaan sangat serius dari masyarakat mengenai sumber kekayaan pejabat pajak diperoleh.

"Perilaku tersebut, jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan, yang saya juga yakin mereka sudah bekerja jujur," katanya.

"Tindakan yang mengkhianati reputasi dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dibenarkan," ungkapnya.

Sehingga, Menkeu menyebut, akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan menindak mereka yang ditengarai melakukan penyalahgunaan posisi, termasuk memperkaya diri sendiri.

"Kementerian keuangan terus memperkuat tiga layer pertahanan dalam meningkatkan integritas," jelasnya.

Koreksi pertama, bagaimana manajemen unit terkait.

"Apabila ada staf dan jajaran di bawahnya yang ditengarai melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri, menyalahi aturan ASN, itu semakin diperkuat," lanjut Menkeu.

Koreksi kedua, pada kepatuhan internal pada masing-masing unit eselon.

"Jadi keberadaan dan peran unit kepatuhan internal untuk melaksanakan disiplin, mengidentifikasi, dan membuat pencegahan awal harus semakin diperkuat," terang Sri Mulyani.

Kemudian, ketiga adalah peranan Direktorat Jenderal Keuangan yang juga memiliki struktur dan kelengkapan untuk bisa melakukan penegakan disiplin dan integritas Kemenkeu.

"Saya minta jajaran Kementerian Keuangan tiga layer ini diperkuat, hingga mampu memberikan keyakinan masyarakat bahwa sebagai unit yang diberikan tugas UU untuk mengumpulkan dan menerima pajak dapat dan harus bisa dipercaya masyarakat," tegas Menkeu.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com

(Tribunlampung.co.id)