Sebab, menurut Hantoni Hasan, dalam perumusan kebijakan itu harus melalui berbagai tahap.

Mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda seting, formulasi kebijakan, penerapan, serta evaluasi.

"Saya yakin itu sudah dilakukan pemerintah Kota Metro. Tinggal persoalannya adalah dalam pelaksanannnya pemerintah Kota Metro juga harus mengedepankan transparansi," terang Hantoni.

Transparansi diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi skala prioritas di Kota Metro.

Karena dari informasi yang beredar, tujuan pemugaran tugu pena oleh Pemerintah Kota Metro itu adalah supaya nyaman, indah, supaya menarik.

"Kalau ini tujuannya menurut saya ini bukan sesuatu yang salah. Tinggal bagaimana transparansinya. Masyarakat perlu tahu bahwa perumusan sebuah kebijakan itu sudah melalui beberapa tahap," imbuhnya.

"Masyarakat mesti diberi tahu mengapa pentingnya tugu pena itu di pugar, mengapa harus di prioritaskan dari sekian banyak persoalan yang ada di Kota Metro," tuturnya.

Dalam konteks ini, Hantoni menuturkan, Pemerintah Kota Metro harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa dampak positif yang bisa didapat dari pemugaran tugu pena itu.

Menurut dia, dalam konteks kebijakan ada dua hal yang harus di capai. Pertama ada indeks kebahagiaan dan indeks kenyamanan.

Misalnya, dibanding memperbaiki jalan rusak dengan melakukan pemugaran tugu pena, hal mana yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat.

"Saya kira ini bisa dijelaskan oleh pemerintah Kota Metro secara transparan. Capaian apa yang akan didapat dari pemugaran tugu pena itu," tandas Hantoni.

Hal inilah, menurut Hantoni, yang menjadi tantangan pemerintah Kota Metro dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)