Tribunlampung.co.id - KPU RI masih terus selidiki dugaan kebocoran data pemilih untuk Pemilu 2024. 

Terlebih kabarnya data pemilih tersebut dijual dengan harga Rp 1 miliar. 

Baca juga: Pakar Teknologi Sebut Dugaan Bocornya DPT Pemilu 2024 Milik KPU RI Diduga dari 4 Hal

Baca juga: Terkait Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024, Menkominfo Surati KPU RI

Kini KPU RI dan gugus tugas sedang mengecek kebenaran dugaan kebocoran dan penjualan data pemilih untuk Pemilu 2024 tersebut. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Ia mengatakan, tim KPU dan gugus tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kriminal Siber Polri, dan Kemenkominfo sedang bekerja untuk mengusut masalah ini.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cyber Crime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Hasyim menyatakan, data DPT Pemilu 2024 dalam bentuk softcopy tak hanya berada di data center KPU.

Partai politik peserta Pemilu 2024 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memilikinya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan mengapa peserta Pemilu 2024 dan Bawaslu memiliki data tersebut, yaitu sesuai UU Pemilu.

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk softcopy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," ungkapnya.

Secara terpisah, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyatakan kebocoran data itu diketahui oleh pihaknya setelah melakukan patroli siber.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Bachtiar.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Adi saat dihubungi, Rabu.

Ia menyebut, temuan dugaan kebocoran data itu juga tengah diselidiki oleh Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

Selain itu, Adi Vivid mengatakan, koordinasi terus dilakukan penyidik dengan KPU soal temuan tersebut.