Banjir Jabodetabek merendam kawasan permukiman dan bisnis dengan ketinggian 1-4 meter sejak Senin (3/3/2025). 

Menurut Immanuel, merupakan hal yang tidak etis jika Kemenaker mengumumkan SE THR karyawan swasta ketika sedang terjadi bencana.

"Kan kami enggak enak bicara pengumuman THR. Tapi, pada saat yang sama ada bencana. Saya rasa itu seperti tidak berempati,” ujarnya di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

Meski batal diumumkan, Immanuel berjanji bahwa aturan mengenai pemberian THR untuk karyawan swasta bakal disampaikan pekan ini.

Ketua Umum Relawan Jokowi Mania ini menyampaikan, pemerintah menetapkan target supaya THR untuk karyawan swasta mulai dicairkan 14 hari atau dua minggu sebelum Lebaran. “Mungkin pengumuman SE 1-2 hari lagi,” jelas Immanuel. 

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa surat edaran (SE) mengenai THR bagi karyawan swasta akan diterbitkan pada Rabu (5/3/2025). “Sama skemanya. Besok (hari ini) akan kita launching THR-nya. SE-nya besok di Kemenaker yang untuk karyawan swasta,” ujar Yassierli. 

THR Ojol

Pemerintah juga sedang mengupayakan pemberian THR bagi pengemudi ojek online. Yassierli menambahkan bahwa aturan terkait THR bagi ojol diusahakan dapat diterbitkan akhir pekan ini. “Untuk ojol akhir minggu ini kita usahakan,” imbuhnya. 

Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, puluhan pengemudi ojol, kurir online, dan pekerja aplikasi online menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut regulasi yang mewajibkan pemberian THR kepada pekerja di sektor tersebut. 

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menegaskan bahwa THR bagi pengemudi ojol dan pekerja aplikasi online seharusnya diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan bahan pokok. 

“Tuntutan kami bahwa kami harus mendapatkan THR berupa uang, bukan berupa bahan pokok. (Untuk mekanisme penghitungan THR) kita serahkan ke Kemenaker karena beliau yang punya aturan dan punya rumusan,” ujar Lily dalam aksi demonstrasi tersebut.

Lily juga menyoroti hubungan kemitraan antara driver ojol dengan perusahaan aplikasi. Menurutnya, pengemudi ojol seharusnya sudah bisa dikategorikan sebagai pekerja, bukan mitra, karena mereka memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan dari aplikasi. Hingga kini, pemerintah masih menggodok aturan terkait THR bagi pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi.

Selain karyawan swasta, pemerintah juga menggodok aturan mengenai pemberian THR bagi driver ojek online (ojol) atau transportasi daring. Yassierli belum bisa berbicara banyak soal mekanisme THR bagi ojol karena aturan ini dalam tahap finalisasi. Ia menambahkan, dalam proses penyusunan aturan THR untuk ojol, Kemenaker mengedepankan dialog atau diskusi dengan pihak terkait. 

“Terkait dengan THR ojol, ini sedang finalisasi. Terkait ini adalah inisiatif baru, jadi kami ingin memastikan meaningful participation (antara pemerintah, pengemudi/mitra dan aplikator) itu terjadi,” jelas Yassierli di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3/2025). 

Ia menambahkan, proses menyusun aturan terkait THR ojol memakan waktu yang cukup lama karena semua pihak sedang mencari formula yang bisa memenuhi berbagai hal yang kompleks dan fundamental dalam pemenuhan hak pekerja berbasis layanan daring ini.