Sebagai pimpinan DPRD, Sidik menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan gratis yang adil bagi warga Bandar Lampung tanpa mengorbankan kualitas layanan dan keberlanjutan lembaga pendidikan swasta.

“Kita semua ingin anak-anak sekolah gratis dan berkualitas. Tapi caranya harus adil. Jangan sampai guru swasta tidak digaji, sekolah tutup, atau kualitas pendidikan justru menurun karena dipaksakan,” tandasnya.

Sidik menambahkan, pendidikan adalah investasi jangka panjang, sehingga kebijakan sebesar putusan MK harus dijawab dengan kerja bersama, kolaborasi, dan penyusunan peta jalan yang realistis.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)