Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Komisi II DPRD Lampung menyoroti minimnya anggaran bagi mitra kerja pada tahun 2024 lalu.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki menyebut alokasi anggaran yang kecil membuat kinerja dan program pro rakyat nyaris tidak berjalan optimal.

Namun, ia menilai dokumen RPJMD yang dibahas saat ini sudah sangat baik.

Karena itu, Komisi II mendorong agar anggaran lima tahun ke depan benar-benar mendukung program-program dalam RPJMD tersebut agar dapat terealisasi secara maksimal.

Terkait kinerja anggaran 2024, Ahmad Basuki menilai alokasi yang diberikan kepada OPD-OPD mitra Komisi II seperti Dinas Perindag, Pariwisata, Biro Perekonomian, Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, hingga Koperasi dan UMKM sangat kecil jika dibandingkan dengan OPD mitra kerja komisi yang lain, sehingga sebagian besar kegiatanya hanya belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, bukan untuk kegiatan substantif yang menguatkan ekonomi rakyat yang sangat terbatas anggaranya.

“Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil, dibanding anggaran OPD mitra kerja komisi-komisi yang lain. Tapi yang lebih mengecewakan adalah proporsinya. Sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat anggarannya sangat-sangat minim,” tegas Basuki, Kamis (10/7/2025).

Dalam data realisasi anggaran APBD 2024, tercatat pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi II hanya sebesar Rp 322,9 miliar, dengan realisasi Rp 292,6 miliar atau 88,54 persen, termasuk untuk gaji dan tunjangan.

“Jika dihitung, anggaran tersebut hanya untuk gaji dan tunjangan. Sementara kegiatan yang menyentuh masyarakat sangat minim."

Celakanya, lanjut Basuki, anggaran untuk Komisi II justru semakin kecil dari tahun ke tahun.

"Kami berharap di tahun-tahun mendatang platfon pagi anggaran yang disusun dan berikan (diporsikan) TAPD untuk OPD bisa benar-benar memedomani dokumen RPJMD," katanya.

“Hal ini sangat jauh dibandingkan anggaran di komisi lain. Padahal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya petani, ya Komisi II,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap ke depan anggaran untuk OPD mitra Komisi II ditambah agar sejalan dengan visi nasional, apalagi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan Asta Cita dan ketahanan pangan nasional.

Anggota Komisi II Hanifal mengatakan, OPD-OPD tersebut seharusnya menjadi ujung tombak penguatan ekonomi rakyat di sektor produksi.

“Tapi kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” ujar dia.

Politisi Demokrat itu juga menyebut kondisi realisasi anggaran tahun lalu sangat ironis karena terjadi di tengah upaya pemerintah pusat yang sedang gencar mendorong sektor ketahanan pangan, industrialisasi desa, dan penguatan ekonomi lokal sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.