TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung- Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh dengan melakukan aksi nyata guna mendukung Program Nasional Pemerintah Pusat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Program Nasional itu mulai dari Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. 

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, kerjasama lintas sektor antara pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan program Nasional ini.

"Dengan target terukur, Lampung berupaya untuk menjadi provinsi percontohan yang berhasil membangun fondasi pendidikan, kesehatan gizi, dan ekonomi desa yang kuat serta inklusif," kata Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengutarakan, sekolah rakyat hadir sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Melalui sekolah rakyat, maka terbuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. 

Gubernur memastikan, sekolah rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah ini memberikan pendidikan berasrama penuh dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang belajar modern, asrama siswa dan guru, hingga pendampingan intensif. 

"Anak-anak yang terpilih pun melalui proses seleksi yang adil, transparan, dan dengan izin resmi dari orang tua," papar Iyai Mirza, sapaan akrab Rahmat Mirzani Djausal.

Sekolah Rakyat jenjang SMA di Provinsi Lampung, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Juli 2025. 

SRMA 32 Lampung Selatan merupakan bagian dari 37 titik tahap 1B program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial 

Selama pembangunan gedung permanen di Kotabaru, Lampung Selatan, proses pembelajaran bagi 75 siswa SRMA 32 akan berlangsung sementara di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Natar.

Selanjutnya, untuk jenjang SD akan dibuka dua rombongan belajar, dan untuk jenjang SMP satu rombongan belajar. 

Total ada tiga rombongan belajar, masing-masing dengan kapasitas 25 peserta didik. 

Penambahan rombongan belajar ini bertujuan untuk menambah jumlah peserta didik secara nasional dalam program Sekolah Rakyat, sesuai target dari pemerintah pusat sebanyak 20.000 siswa pada tahun ajaran 2025.

Dengan memberikan akses pendidikan yang setara, Gubernur berharap, anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya di masa depan. 

Selain itu, program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Makan Bergizi Gratis: Tekan Stunting dan Tingkatkan Gizi Anak

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Produktif menuju Indonesia Emas 2045 melalui pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 

Lampung menjadi salah satu provinsi yang aktif melaksanakan program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi. 

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung, Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu dari tujuh program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Lampung dalam dokumen RPJMD 2025-2029

Adapun untuk program MBG di tingkat SMA sampai bulan Juni 2025, sudah dilaksanakan di Lampung Timur, Pringsewu, Bandar Lampung, Metro, Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang Barat, dan Lampung Selatan. 

Saat mendampingi kunjungan Kemenko Pemberdayaan Manusia di Lampung Selatan pada 10 Juli lalu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa keberadaan sumber pangan dari pertanian, perikanan, dan peternakan di Lampung sangat mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Bumi Daya sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.

Koperasi Merah Putih: Alat Ungkit Perekonomian Desa

Lampung menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayahnya, sebagai tindak lanjut Inpres No.9/2025.

Capaian ini melampaui target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan menjadi bukti konkret dari keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

Keberhasilan tersebut didukung pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 23 Mei 2025, yang ditugaskan untuk mengawal proses hingga seluruh koperasi resmi berbadan hukum. 

Provinsi Lampung telah 100 persen dalam realisasi pembentukan koperasi yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo, dengan jumlah 2400 koperasi di seluruh Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat Peluncuran Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 Tahun 2025 yang terpusat di Desa Bentangan Klaten Jawa Tengah dan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/7/2025). 

Di Lampung, acara digelar di Kopdes Merah Putih Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan. 

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, saat ini sudah terbentuk 80.081 Koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia.

Kesemua Koperasi Merah Putih itu telah mendapatkan legalitas hukum sebagai badan usaha Koperasi dari Kementerian Hukum. 

Gubernur Mirza menegaskan, koperasi ini akan menjadi alat ungkit untuk pemerataan kesenjangan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan.

"Koperasi akan menjadi nilai tawar desa terhadap kota dan yang paling penting koperasi akan menjadi pilar pondasi-pondasi pembangunan ekonomi Indonesia untuk Indonesia Emas 2045," tandas Gubernur Mirza. (*)

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)