Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - LBH Ansor Lampung, mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk (RSUDAM) membentuk tim independen untuk melakukan investigasi terkait dugaan adanya oknum dokter yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada pasien BPJS dengan alasan pembelian alat operasi.

Ketua LBH Ansor Bandar Lampung, Sarhani mengatakan, investigasi perlu dilakukan untuk menelusuri apakah kasus yang menimpa korban bukan hal yang pertama terjadi.

Dia pun mengatakan bahwa hal tersebut juga penting dilakukan guna memperbaiki kepercayaan publik terhadap RSUDAM.

Pasalnya, ia menilai peristiwa yang menyebabkan seorang pasien bayi dua bulan meninggal dunia telah mencoreng citra pelayanan kesehatan di Lampung. 

Kasus ini bermula saat bayi berusia dua bulan, Alesha Erina Putri, asal lampung selatan, yang dirujuk ke RSUDAM pada 9 juli 2025 dengan diagnosis penyakit hirschsprung, yakni penyakit bawaan lahir yang menyebabkan bayi sulit buang air besar.

Dalam perjalanannya, keluarga pasien menyoroti dugaan praktik jual beli alat medis antara dokter dan orang tua pasien, serta pelayanan yang dinilai buruk.

Ayah Alesha, Sandi Saputra, mengaku membayar Rp 8 juta yang ditransfer ke rekening pribadi dokter Billy Rosan yang menangani putrinya dengan alasan demi kesembuhan.

Namun, pascaoperasi kondisi Alesha justru semakin menurun, hingga keluarga akhirnya disarankan untuk memindahkan bayi ke ruang picu, namun, ruangan di RSUDAM penuh.

Alih-alih melakukan komunikasi langsung antar rumah sakit, pihak RSUDAM justru meminta keluarga pasien untuk mencari sendiri ketersediaan picu di RS lain, seperti Rs Urip Sumoharjo.

Keterlambatan penanganan akhirnya mengakibatkan bayi malang itu mengembuskan napas terakhirnya sebelum bisa dipindahkan.

"Bisa oknum dokter itu sudah melakukannya berulang kali, namun tidak sempat terpublikasi. Kemungkinan ini harus ditelusuri," Ujar Sarhani, Sabtu (23/8/2025).

Sarhan melanjutkan, RSUDAM merupakan Rumah Sakit milik pemerintah yang menjadi ikon pelayanan kesehatan di provinsi Lampung.

Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien akan mencerminkan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

"Maka ini harus ditelusuri sampai tuntas, jangan-jangan ada dokter lain yang melakukan hal serupa juga," kata dia.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)