TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Selasa (5/8/2025).

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyerahkan langsung draft rancangan yang diterima Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar di ruang sidang DPRD setempat.

Turut hadir Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan beserta jajaran, unsur pimpinan lain DPRD Lampung seperti Naldi Rinara S Rizal, Maulida Zauroh dan Kostiana, forkopimda serta tamu undangan terkait.  

Ahmad Giri Akbar mengatakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pembahasan KUA PPAS ini akan dilanjutkan pada 6-8 Agustus 2025 sesuai dengan hasil pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus).

"Kami berharap agenda bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bisa dilaksanakan sesuai jadwal," ujar Giri.  

Baca juga: Komisi III DPRD Lampung Siap Kawal Pembangunan Kota Baru

Baca juga: DPRD Lampung Soroti Pentingnya Peningkatan Pengawasan Transaksi QRIS 

Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengatakan, penyampaian kedua dokumen tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan KUA-PPAS ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk mengawal dan mewujudkan APBD yang mendukung pembangunan Provinsi Lampung," urai dia.

"Ini juga menjadi bentuk pelaksanaan proses perencanaan anggaran yang tepat waktu," lanjutnya.

Pada penyusunan dokumen tersebut, Pemprov Lampung mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan nasional, serta tantangan dan prospek ekonomi daerah. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung hingga akhir 2025 diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. 

"Proyeksi tersebut sejalan dengan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional yang terus menunjukkan perbaikan," katanya.

Sementara untuk tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Lampung diperkirakan akan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen.

Menurutnya, penyesuaian target tersebut mencerminkan fleksibilitas perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung tetap optimis namun adaptif dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan.

Wagub Jihan pun berharap agar DPRD segera membahas kedua dokumen tersebut secara bersama-sama, dalam semangat kolaborasi yang konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

"Semoga pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, efisien, serta berdampak nyata bagi masyarakat," tutupnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID)