TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bone - Ratusan warga gelar demo di halaman Kantor Bupati Bone di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan, Kamis (14/8/2025). 

Para pendemo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap mencekik warga di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.

Namun aksi yang awalnya berlangsung dengan orasi lantang berubah menjadi ricuh. Bahkan demonstran menyiram air ke arah polisi. 

Ini terjadi saat massa mencoba menerobos barikade aparat kepolisian dan Satpol PP yang menjaga pintu masuk kantor bupati.

Suara toa bergema memecah udara, menyulut semangat para pengunjuk rasa. 

“Bupati harus temui rakyatnya sekarang!” teriak seorang orator, dikutip dari Tribunnews. 

Puluhan mahasiswa dan warga mulai mendorong maju, membuat aparat di barisan depan bersiaga penuh.

Dorong-dorongan tak terhindarkan. Di sela desakan, botol-botol air melayang ke arah petugas, sebagian pecah di tanah, sisanya membasahi seragam aparat.

“Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada geram.

Massa menuding Pemkab Bone tidak transparan dalam penetapan tarif PBB-P2.

Menurut mereka, sejumlah warga mengaku pajaknya melonjak hingga dua kali lipat tanpa penjelasan yang memadai.

“Banyak warga mengeluh. Ada yang pajaknya naik dua kali lipat, ini benar-benar tidak masuk akal,” kata seorang mahasiswa di tengah kerumunan.

Kenaikan pajak ini, lanjutnya, semakin memberatkan kehidupan masyarakat yang sudah terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok.

Meski aparat berulang kali mengimbau agar massa tidak anarkis, desakan tetap menguat.

Beberapa demonstran bahkan menyiramkan air mineral ke arah barisan polisi.

Ketegangan nyaris memuncak, namun bentrokan fisik skala besar berhasil dicegah setelah negosiasi singkat di barisan depan.

Hingga aksi berakhir, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman tak kunjung muncul menemui massa.

Hanya perwakilan pemerintah daerah yang keluar menerima pernyataan sikap para demonstran.

Massa meninggalkan halaman kantor bupati dengan janji tegas: mereka akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak direspons.

Aksi ini menjadi lanjutan dari rangkaian protes terkait PBB-P2 di Bone yang telah berlangsung selama dua hari terakhir, menandakan gelombang ketidakpuasan yang belum mereda.

Gelombang protes di Kabupaten Bone memuncak pada 12–14 Agustus 2025, menyusul kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat berlangsung di Kantor Bupati dan DPRD Bone, dan sempat berujung ricuh.

Kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen dilaporkan oleh warga dan mahasiswa, meski Pemkab Bone mengklaim kenaikan hanya sekitar 65 persen, akibat penyesuaian zona nilai tanah (ZNT) dari BPN.

Mahasiswa menilai kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat kecil, terutama di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Baca juga Pemicu Demo Tolak Kenaikan PBB hingga 300 Persen di Bone Ricuh, Kaca DPRD Pecah