"Kita bantu cek dan kita upayakan masuk prioritas," jelas Syahrul. 

Duit Rp 43,6 Triliun untuk Renovasi 2 Juta Rumah

Pemerintah menggelontorkan duit sekitar Rp 43,6 triliun per tahun untuk merenovasi 2 juta rumah tidak layak huni (RTLH). 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. 

"Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah," kata Fahri saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten, Jumat (1/8/2025). 

“Dari jumlah tersebut, Rp 17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah,” lanjutnya.

Fahri menjelaskan, masyarakat akan mendapat akses langsung terhadap bahan bangunan yang dinilai layak dan aman, seperti kerangka baja ringan, dinding tahan gempa, dan sanitasi yang memadai. 

"Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat," ujar Fahri. 

Skema RTLH merupakan salah satu dari tiga program yang tengah disiapkan oleh Kementerian PKP untuk memperkuat sektor perumahan nasional. 

Dua skema lainnya, yakni pengembangan kawasan dan pembangunan hunian vertikal. 

Pada program pengembangan kawasan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar-Rp 22 miliar untuk setiap kawasan. 

Fokus program ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif, instalasi air bersih, hingga rumah-rumah pesisir berbasis kearifan lokal. 

"Rumah pesisir itu seharusnya rumah panggung, bukan rumah beton biasa. Kita belajar dari arsitektur masyarakat Bugis," kata Fahri. 

Adapun skema ketiga yaitu pembangunan hunian vertikal untuk kawasan perkotaan. 

Menurut Fahri, kebutuhan teknologi water treatment system dan sanitasi modern menjadi bagian penting dari pengembangan ini.