Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD bersama Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (24/8/2025), untuk membahas pengelolaan Pasar Gudang Lelang.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Lampung Zainal Abidin saat dikonfirmasi, Minggu (24/8/2025).
Ia mengatakan, salah satu pembahasan dalam RDP adalan pengelolaan Pasar Gudang Lelang (Gudel).
Dia menjelaskan, rencananya Pasar Gudel bakal diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Bandar Lampung.
“Terkait Pasar Gudel nanti lengkapnya setelah kita RDP. Insya Allah hari Selasa,” kata Zainal.
Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan hal senada.
“Iya, insya Allah Selasa RDP bersama DPRD,” ujarnya.
Disinggung soal Pasar Gudel, menurutnya sejauh ini masih dikelola pihak ketiga dan kontraknya bakal berakhir dalam dua tahun ke depan.
“Ketika sudah beralih, pasar bakal dikelola Pemerintah Kota Bandar Lampung. Nantinya jika sudah beralih, rencananya akan dibentuk Unit Pengelola Pasar,” jelasnya.
Hal itu, lanjutnya, dilakukan untuk mengatur pasar dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
“Tentunya dinas perdagangan akan minta dukungan Wali Kota Bandar Lampung. Kita juga berharap agar pasar lebih bagus dan lebih tertata,” tuturnya.
“Tapi UPT-nya akan dibentuk mulai tahun depan dengan persetujuan Ibu Wali,” jelasnya.
Soal jumlah pedagang dan target PAD, menurutnya sudah didata.
“Jelasnya nanti ke kantor,” pungkas dia.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bandar Lampung Romi Husin menyambut baik rencana tersebut.
“Ya asal pengelola baik dan memberi dampak pada PAD tentu kita sambut baik, asal jangan membebani masyarakat, khususnya pedagang setempat,” kata Wakil Ketua Komisi I itu.
Menurut dia, ketika pasar dikelola pihak ketiga harus jelas apakah mampu menambah PAD atau tidak.
“Kalau tidak meningkatkan PAD, atau meningkat tapi kurang maksimal, ya tidak apa-apa diambil alih guna meningkatkan PAD. Tapi lagi-lagi jangan membebani masyarakat,” tuturnya.
Romi menyampaikan kondisi pasar saat ini memang belum dikelola dengan baik dan belum tertata rapi.
“Mungkin itu juga jadi alasan pemkot untuk mengelolanya ke depan, dan kami di DPRD tentu bakal mengawasi,” ucapnya.
“Idealnya pasar dikelola UPT untuk menggenjot sumber PAD, yang dampaknya ya untuk masyarakat juga,” kata dia.
Terkait perizinan, pihaknya juga akan melakukan RDP dengan dinas terkait.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)