Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) berencana menemui langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keluhan tata niaga singkong di Lampung yang tak kunjung menemui solusi.

Ketua PPUKI Lampung, Dasrul Aswin, mengungkapkan, jika pihaknya telah melakukan semua upaya untuk membuat harga singkong stabil, mulai ke Bupati, DPRD Provinsi, Gubernur Lampung, DPR RI, hingga Menteri.

Namun, semua upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil untuk kesejahteraan petani.

Ingub yang ditandatangani Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal itu menetapkan harga pembelian ubi kayu oleh industri sebesar Rp1.350 per kilogram, dengan potongan rafaksi maksimal 30 persen tanpa pengukuran kadar pati.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 5 Mei 2025 lalu.

"Bupati-bupati di Lampung enggak ada yang benar-benar membantu perjuangan petani singkong. Pansus di DPRD Provinsi juga sampai sekarang belum ada kelihatan hasilnya," ujar Dasrul, Senin (25/8/2025).

"Selama ini yang paling berjuang itu Gubernur Lampung, tapi sekelas Gubernur saja suaranya engga didengarkan, apalagi kami petani," imbuhnya.

Dengan semua upaya yang tak kunjung membuahkan hasil, Dasrul menyebut pihaknya berencana menggelar konsolidasi bersama perkumpulan petani se provinsi Lampung.

"Minggu-minggu ini kami akan mengadakan pertemuan di Lampung Utara untuk membahas singkong ini lagi," Kata dia.

Menurutnya, pertemuan tersebut guna merumuskan langkah agar para petani singkong bisa menyampaikan keluhan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai harapan terakhir.

"Semua cara sudah kami coba, Pemprov, DPRD, DPR RI, sampai Menteri tapi semua semua belum ada hasil," Kata dia.

"Harapan terakhir kami adalah menyampaikan langsung kepada presiden sebagai bapak kami, supaya benar-benar bisa ada solusi yang dipatuhi semua," tegasnya.

Ia berharap, langkah ini dapat membawa perubahan nyata dan mengakhiri penderitaan petani singkong di Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)