Pemkot Bandar Lampung Bebaskan Denda Bila Warga Telat Bayar PBB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung membebaskan biaya denda bagi wajib pajak yang telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Desti Mega Putri mengatakan, sesuai arahan kebijakan Wali Kota Bandar Lampung, PBB untuk tahun 2025 tidak dikenakan denda bagi wajib pajak yang telat membayar.

"Jadi dendanya dihapuskan berdasarkan SPPT tanggal pembayaran PBB 31 Agustus 2025, tapi bisa dibayar sampai dengan 31 Desember.

Bagi warga Bandar Lampung yang belum membayarkan PBB itu tidak dikenakan denda," ujarnya, Jumat (12/9).

Ia pun mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak.

"Mari warga Bandar Lampung untuk membayarkan kewajiban PBB, Gunakan kebijakan keringanan dari wali kota.

Mulai dari keringanan pembebasan untuk PBB di bawah Rp 150 ribu.

Lalu, Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu didiskon 50 persen.

Kemudian Rp 300 ribu-Rp 500 ribu didiskon 30 persen. Manfaatkan, ini bebas denda sampai dengan 31 Desember," ujarnya.

"InsyAllah semua petugas baik di UPT MPP sudah mengetahui.

Pembayaran bisa melalui beberapa tempat, mulai Alfamart, Indomaret, BliBli, Tokopedia Bank Lampung dan lainnya.

Semua bisa bayar. Di sistem juga sudah kita atur agar tidak kena denda.

Untuk pembayaran PBB sampai dengan 31 Desember bisa melalui teller atau petugas setempat," tukasnya.

Dia menambahkan, Pemkot Bandar Lampung berharap dengan keringanan ini tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB meningkat.

Desti pun mengatakan bagi warga yang ingin mengajukan keberatan, pembetulan data, atau meminta salinan SPPT PBB, dipersilakan datang ke loket pelayanan dan akan ditindak lanjuti.

"Layanan Bapenda tersedia di Mal Pelayanan Publik. Silahkan saja warga yang ingin membetulkan data PBB nya nanti petugas kami akan segera melayani," kata dia.

Dia juga menekankan masyarakat untuk tidak menunggu hingga jatuh tempo untuk membayar PBB, agar pemerintah kota dapat mempercepat realisasi program pembangunan di berbagai sektor.(dom)

Mandiri di Sektor Keuangan

Sekretaris Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan baru-baru ini mengatakan, pemkot terus berupaya menjadi daerah yang mandiri dari sektor keuangan.

Indikator kemandirian keuangan ini, menurutnya, dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu diperoleh untuk masuk APBD setiap tahunnya.

"Pada 2025 ini target penerimaan yang ditetapkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 110 miliar.

Besaran target ini merupakan tantangan bagi kita untuk merealisasikannya. Agar di tahun 2025 realisasi penerimaan PBB-P2 dapat melampaui target yang ditetapkan," ujarnya

Sampai saat ini strategi dalam penagihan PBB-P2 harus terus dijalankan Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan penerimaan PBB.

Terkait ini Pemkot Bandar Lampung akan melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung agar stiker barcode objek Pajak Bumi dan bangunan ditempel di rumah, atau di tempat yang aman saat menerima SPPT PBB-P2 tahun 2025.

Selain itu pemkot juga melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui spanduk-spanduk serta media TV, saat menyampaikan SPPT PBB-P2 , atau menjelang jatuh tempo.

"Artinya surat pemberitahuan pajak terutang yang berfungsi untuk memberitahukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak," ujarnya.(dom)

( Tribunlampung.co.id )