Ada Indikator Peningkatan Kesejahteraan Rakyat pada APBN 2026, Begini Kata Pengamat Unila

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 yang baru disepakati pemerintah dan DPR menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai menu utama. 

Komitmen ini ditandai dengan penambahan tiga indikator baru, yakni indeks kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja formal, dan GNI per kapita.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila) Asih Murwiati menilai penambahan indikator ini merupakan sinyal positif dari komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif. 

"Secara politik, penambahan indikator baru ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah mencapai pertumbuhan yang berkualitas, karena kalau pertumbuhan tanpa mempertimbangkan aspek indikator kesejahteraan, maka kurang inklusif dan komprehensif," ujar Asih saat dikonfirmasi, Selasa (24/9/2025).

Menurut Asih, indikator baru yang ditambahkan, seperti indeks kesejahteraan petani, cukup mencerminkan kenyataan di lapangan. 

Indeks ini, yang merupakan penyempurnaan dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN), memberikan gambaran daya beli petani. 

"Semakin kecil indeksnya, maka menunjukkan petani tidak sejahtera. Saya rasa itu cukup mewakili," tambahnya.

Terkait indikator penciptaan lapangan kerja formal, Asih menjelaskan bahwa ini akan memantau proporsi angkatan kerja yang bekerja secara berkualitas. 

Dengan target tingkat pengangguran terbuka di bawah 5 persen, pemerintah akan didorong untuk fokus pada penciptaan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, khususnya di industri padat karya.

Sementara itu, GNI per kapita menjadi indikator untuk mengukur kesejahteraan dari sisi pendapatan nasional. 

Namun, Asih mengingatkan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar, nilai GNI per kapita bisa menjadi kecil meskipun pendapatan nasional secara keseluruhan tinggi.

Mengenai target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0,5 persen, Asih menilai hal ini realistis, namun dengan syarat tertentu.

"Mereka tidak akan bisa keluar dari kubangan kemiskinan jika tidak ditarik. Berarti pemerintah harus fokus dalam menjalankan program perlindungan sosial dengan tepat sasaran," tegasnya.

Asih menekankan pentingnya sinergi antara program pusat dan daerah, terutama dalam hal pengalokasian anggaran yang pro-rakyat miskin. 

Ia mencontohkan kondisi di Lampung, di mana tantangan utama masih berkisar pada bidang kesehatan dan pendidikan.