Gelar Pertemuan Tripartit, Disnaker Lampung Tunggu Juknis Kenaikan UMP 2026

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, mekanismenya berbeda dengan UMP yang ditetapkan melalui formula provinsi,” Kata Agus, Selasa (28/10).

Agus mencontohkan, pekerja di sektor pertambangan tentu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri lain seperti konveksi.

Karena itu, penetapan upah sektoral dinilai penting agar kebijakan pengupahan lebih adil dan proporsional.

“Kita harapkan tahun 2026 sudah bisa diterapkan. Tidak semua sektor, hanya pekerjaan dengan risiko tinggi saja. Tapi yang pasti, upah sektoral tidak boleh di bawah UMP,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, Disnaker Provinsi Lampung berharap kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja semakin meningkat, seiring dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik lapangan kerja di berbagai sektor.

( Tribunlampung.co.id )