Berita Lampung

Gubernur Mirza Desak Polisi Usut Dugaan Penimbunan BBM Solar di Lampung 

Gubernur Lampung meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas yang diduga bermain dengan distribusi solar subsidi.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: soni yuntavia
Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama 
USUT TUNTAS - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Selasa (18/11/2025). Gubernur meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas siapa pun yang diduga bermain dengan distribusi solar subsidi 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas siapa pun yang diduga bermain dengan distribusi solar subsidi.

Kelangkaan BBM bersubsidi, terutama solar, kembali terjadi di sejumlah daerah di Lampung.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Mirza yang mengungkapkan keprihatinannya atas dampak langsung yang dirasakan masyarakat kecil.

Mirza mengaku menerima banyak keluhan dari warga terkait sulitnya mendapatkan solar maupun BBM lain. 

Situasi ini, menurutnya, menghambat aktivitas petani, nelayan, hingga warga yang hendak berangkat ke kebun.

“Sedih sekali ya, banyak laporan dari masyarakat kepada saya itu masalah langkanya solar, langkanya BBM.

Mereka mau ke kebun, mau bertani susah nyari bensin, mau beli pupuk susah. Nelayan juga susah nyari solarnya,” kata Mirza kepada awak media, Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan dugaan penimbunan tak boleh dibiarkan, apalagi setelah muncul aksi warga yang menggerebek SPBU di Lampung Timur.

“Saya harapkan kepolisian bisa menindak tegas dan harus diusut ini sudah berapa lama terjadi dan kenapa bisa terjadi,” tegasnya.

Mirza menambahkan, solar subsidi adalah hak masyarakat sehingga tidak boleh diselewengkan.

Pemprov, kata dia, juga sudah mendorong seluruh jajaran kepolisian di kabupaten/kota untuk memproses setiap dugaan pelanggaran.

“Pengawasan sudah kita lakukan. Kita mendorong Polres menindaklanjuti. Jangan sampai ini dibiarkan karena bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Lampung disebut mengajukan tambahan kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni juga mendesak kepolisian bertindak cepat menyusul maraknya kasus penimbunan solar di daerah.

Ia mengatakan praktik tersebut merugikan masyarakat, terutama sopir truk, petani, dan nelayan.

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved