Soal Jalur Kereta Api Trans Sumatera, Begini Kata PT KAI Tanjungkarang

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT KAI Divre IV Tanjungkarang mendukung upaya Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera.

Namun, ada kendala karena ada sejumlah jalur yang belum terkoneksi satu sama lain.

Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, jalur kereta tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas, logistik, industri, dan pariwisata di Pulau Sumatera.

Hal itu disampaikan Bambang saat melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Kereta Api Tanjungkarang, Bandar Lampung, Jumat (30/1/2026).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, keberadaan jalur Trans Sumatera menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat dan dunia usaha.

“Trans Sumatera harus dipercepat penyelesaiannya. Jalur ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung logistik dan distribusi sumber daya alam yang sangat besar di Sumatera,” kata Bambang.

Manajer Humas PT KAI Divre IV Tanjungkarang Azhar Zaki Assjari menjelaskan, saat ini jaringan perkeretaapian di Pulau Sumatera masih terbagi dalam beberapa wilayah yang belum seluruhnya saling terhubung. 

"Untuk jaringan kereta api di Sumatera, yang saat ini sudah terkoneksi adalah wilayah Sumatera bagian selatan, meliputi Lubuk Linggau, Prabumulih, Palembang, hingga Lampung. Jalur ini berada dalam satu jaringan operasional yang terhubung," ujar Azhar, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan, jaringan kereta api di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh hingga kini masih berdiri sendiri dan belum saling terkoneksi antarprovinsi. 

Menurut Azhar, harapan anggota dewan agar pemerintah menambah jalur rel maupun perjalanan kereta api di Sumatera sejalan dengan upaya meningkatkan layanan transportasi publik. 

Namun, ia menegaskan bahwa terdapat pembagian kewenangan yang perlu dipahami masyarakat.

"Untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, seperti jalur rel, stasiun, maupun peningkatan dari single track menjadi double track, itu merupakan kewenangan pemerintah atau negara," jelasnya.

Adapun, lanjut Azhar, PT KAI berperan sebagai operator, khususnya dalam penyediaan dan pengoperasian armada kereta api. 

"Kalau armada, itu menjadi kewenangan KAI. Namun di sisi lain, ada mekanisme kontrak subsidi dari pemerintah yang juga menjadi pertimbangan dalam pengadaan dan pengoperasian sarana kereta api," tambahnya.

Azhar menjelaskan, peningkatan jalur rel dari single track ke double track memiliki dampak signifikan terhadap operasional perkeretaapian. 

Selain dapat meningkatkan keselamatan perjalanan, kapasitas lintas juga akan bertambah sehingga jumlah perjalanan kereta api bisa ditingkatkan.

"Dengan double track, potensi keterlambatan akibat persilangan bisa ditekan. Ini tentu berdampak pada peningkatan keselamatan dan ketepatan waktu perjalanan," beber dia.

Kendati demikian, terkait usulan dan harapan penambahan jalur maupun pengembangan prasarana perkeretaapian, Azhar menegaskan bahwa hal tersebut berada di bawah kewenangan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Kalau bicara pembangunan dan pengembangan jalur, itu ranahnya BTP DJKA Kemenhub. KAI tentu siap mendukung dan mengoperasikan apabila prasarana tersebut sudah tersedia," kata Azhar.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, serta operator perkeretaapian dapat terus ditingkatkan demi mendorong kemajuan transportasi kereta api di Sumatera, khususnya di wilayah Lampung dan Sumatera bagian selatan. 

"Kereta api punya peran strategis sebagai transportasi massal yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis layanan perkeretaapian di Sumatera dapat terus berkembang," tandasnya. 

(Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)