Berita Lampung

Kebijakan WFH ASN Berpotensi Efisiensi Anggaran? Begini Tanggapan Marindo

Kebijakan WFA dan WFH yang diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung disebut berpotensi memberikan efisiensi anggaran.

Tayang:
Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
EFISIENSI ANGGARAN - Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat diwawancarai di lingkungan Pemprov Lampung, Selasa (7/4/2026). Pihaknya memberikan tanggapan terkait kebijkan WFH dan WFA bagi ASN yang dinilai berdampak bagi efisiensi anggaran. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kebijakan work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Lampung disebut berpotensi memberikan efisiensi anggaran.

Namun, besaran penghematan tersebut hingga kini masih dalam tahap penghitungan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa secara umum pemerintah pusat telah mengkalkulasi manfaat penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk potensi penghematan biaya operasional.

“Secara general sudah dihitung oleh pemerintah pusat terkait manfaatnya, termasuk efisiensi dari WFA dan WFH,” ujarnya saat diwawancarai dilingkungan Pemprov Lampung, Selasa (7/4/2026). 

Meski demikian, untuk tingkat Pemprov Lampung, angka pasti penghematan belum dapat dipastikan karena masih dalam proses evaluasi implementasi di lapangan.

Baca Juga Pemkot Bandar Lampung Berlakukan WFH Jumat Depan, Pelayanan Publik Tetap WFO

“Kalau untuk kita di daerah, datanya sebenarnya sudah ada, tapi implementasinya belum kita hitung secara rinci. Masih kita pastikan pelaksanaannya berjalan disiplin,” jelasnya.

Menurut Marindo, potensi efisiensi terutama berasal dari pengurangan penggunaan listrik dan operasional kantor, seiring berkurangnya aktivitas ASN di kantor saat hari WFA.

“Kita dorong OPD untuk lebih hemat energi, seperti memastikan lampu dimatikan setelah jam kerja, termasuk di akhir pekan,” katanya.

Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua OPD dapat sepenuhnya melakukan penghematan, mengingat ada unit kerja yang tetap harus beroperasi hingga malam hari bahkan saat akhir pekan.

“Ada OPD yang tetap lembur karena pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dilakukan dari rumah,” ungkapnya.

Pemprov Lampung, lanjutnya, akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini guna memastikan manfaat efisiensi benar-benar bisa dirasakan tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama) 

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved