Buka Musrenbang, Gubernur Mirza Fokus Program Desaku Maju

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemprov Lampung membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Tahun 2027 di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Provinsi Lampung, serta para bupati dan wali kota se-Lampung.

Turut hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi, dunia usaha, insan pers, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan BUMN dan BUMD, instansi vertikal, camat, hingga perwakilan desa/kelurahan.

Dalam forum tersebut, gubernur menegaskan arah pembangunan Lampung ke depan difokuskan pada penguatan ekonomi desa melalui program unggulan Desaku Maju tahun 2026 yang menjadi bagian strategi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, program ini dirancang untuk menjawab persoalan klasik Lampung sebagai daerah berbasis pertanian, di mana desa sebagai pusat produksi belum menikmati nilai tambah ekonomi secara optimal.

“Selama ini petani hanya menjual bahan mentah. Ke depan kita dorong desa mampu menghasilkan produk jadi agar nilai tambah dinikmati langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Mirza menyebut program Desaku Maju mencakup sejumlah intervensi strategis, di antaranya peningkatan produksi melalui distribusi pupuk hayati cair ke 1.500 lokasi desa di seluruh kabupaten/kota. 

Program ini ditargetkan mampu memperbaiki struktur tanah, mengurangi ketergantungan pupuk kimia, serta meningkatkan produktivitas hingga 25 persen.

Selain itu, peningkatan nilai tambah dilakukan melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer). 

Dengan adanya dryer, harga komoditas seperti gabah, jagung, dan singkong dapat meningkat signifikan karena tidak lagi dijual dalam kondisi basah.

Di sisi sumber daya manusia (SDM), Pemprov Lampung juga menjalankan program vokasi di ratusan desa untuk mencetak tenaga kerja terampil di sektor pertanian dan pengolahan hasil. 

Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru di desa.

Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus sebesar Rp 10 juta per desa yang menjangkau lebih dari 2.400 desa di Lampung. 

Dukungan ini diperkuat dengan penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Tak hanya itu, peningkatan aksesibilitas juga menjadi perhatian melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan guna memperlancar distribusi hasil pertanian.

Gubernur mencontohkan keberhasilan implementasi program ini di Desa Wonomarto, yang mampu menghasilkan perputaran ekonomi hingga puluhan juta rupiah melalui pemanfaatan dryer. 

Bahkan, pendapatan BUMDes di desa tersebut meningkat hingga 40 persen per bulan.

“Ini bukti bahwa jika desa diberi fasilitas dan didorong untuk hilirisasi, ekonomi bisa tumbuh dari bawah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa konsep pembangunan yang diterapkan mengacu pada pendekatan ekonomi bottom-up, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa sebagai basis utama.

“Pembangunan tidak lagi hanya dari atas, tapi harus tumbuh dari bawah. Kita ingin melahirkan lebih banyak desa mandiri, desa inovatif, dan desa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.

Melalui Musrenbang ini, Pemprov Lampung menargetkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang merata, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan struktur ekonomi daerah berbasis desa.

“Kalau desa kuat, maka Lampung akan kuat,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)