Pemprov Lampung Siapkan Skema Kemitraan SPPG–BUMDes hingga Gapoktan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan skema kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lembaga ekonomi desa atas dorongan gubernur, guna mengoptimalkan dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Satgas MBG Lampung, Saiful, mengatakan arahan gubernur menekankan pentingnya membangun kemitraan berkelanjutan, bukan sekadar hubungan jual beli dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG.

“Ke depan, kemitraan ini akan dipandu bersama dengan pendampingan dari OPD. Ini menjadi tugas kami agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani,” kata Saiful dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (20/4/2026).

Skema tersebut akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan.

Setiap SPPG ditargetkan menjalin kerja sama dengan minimal satu lembaga ekonomi desa agar perputaran anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per bulan dari 1.220 dapur MBG yang ada di Lampung dapat lebih dirasakan di tingkat desa.

“SPPG membutuhkan bahan pangan, sementara lembaga ekonomi desa bisa memasok dari usaha mereka. Dengan begitu, uang akan beredar di daerah tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuski menilai program MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan tepat.

“Ini luar biasa sebagai insentif fiskal di tengah efisiensi birokrasi. Dana Rp1,1 triliun per bulan itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

Abas, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG agar efek pengganda ekonomi dapat dirasakan secara luas.

“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Kalau ini diarahkan dengan baik, efek bergandanya akan sangat besar. Jangan sampai justru lebih banyak menggunakan produk dari luar daerah,” tegasnya.

Abas juga mendorong agar dapur MBG berperan sebagai agregator yang menyerap hasil produksi petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal.

“Ekosistem lokal harus dilibatkan, mulai dari koperasi, UMKM, petani hingga peternak. Dapur MBG harus jadi penghubung yang mengumpulkan hasil produksi masyarakat,” tandasnya. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)