Komisi VII DPR RI Tinjau Perkembangan Industri, Pariwisata, dan UMKM Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan meninjau perkembangan sektor perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta sarana publikasi di Provinsi Lampung.

Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. 

Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.

“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujarnya.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Beberkan Penyebab Sepinya Bus Masuk ke Terminal Rajabasa

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. 

Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, Pemprov Lampung harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk distribusi hasil pertanian.

Menurutnya, kebijakan harga komoditas seperti gabah dan jagung terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pada tahun sebelumnya, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional setelah adanya intervensi harga.

Sejumlah indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan. 

Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, sementara inflasi tercatat sebagai yang terendah secara nasional sebesar 1,25 persen. 

Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat hingga sekitar 130.

“Perbaikan ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” kata dia.

Di sektor industri, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 18 persen dan masih didominasi industri berbasis komoditas.

Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang diolah melalui hilirisasi.