Budi Arie Diisukan Akan Jadi Dubes, Roy Suryo Ungkap Hal Menakutkan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Mantan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi diisukan akan menjadi duta besar (Dubes)  

Mengenai itu tersebut, Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo memberikan komentar.

Roy Suryo menilai sebaiknya Budi Arie tidak ditunjuk menjadi duta besar. 

Dia menyarankan agar loyalis Jokowi itu segera menyelesaikan kasus judi oline.

Mantan politikus Partai Demokrat bahkan khawatir jika Budi Arie jadi dubes, maka dia akan selamat dari kasusnya.

 "Judi Arie (pelesetan dari nama Budi Arie) yang dengan kasus Budi Online, saya dengar dia akan dapat jabatan baru atau duta besar. Aduh jangan deh, lebih baik dia tuh selesaikan kasusnya. Kalau jadi dubes takutnya selamet nanti (terbebas dari kasus judi online," kata Roy Suryo seperti dikutip dari Forum Keadilan TV pada Kamis (18/9/2025). 

Sentil Kasus Judi Online hingga PDN

Roy juga menyinggung kasus besar yang menyeret nama Budi Arie. 

Budi diduga terlibat dalam kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN). 

Menurutnya, kasus PDN yang bobol tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Budi Arie saat masih menjabat Menkominfo. 

“Selain judi online, ada juga kasus PDN bobol. Ada anggaran Rp2,3 triliun dari Perancis yang seharusnya dibuat di Cikarang. Tapi malah ditunjuk langsung ke Telkom Sigma di Jakarta dan Surabaya, akhirnya bobol,” ungkapnya.

Jabatan Dubes Bukan Ajang ‘Pembuangan’
 
Selain itu Roy mengingatkan sejarah masa lalu ketika jabatan dubes kerap disebut sebagai tempat pembuangan politik di masa Presiden Soeharto. 

Menurutnya, pandangan seperti itu harus dihentikan. 

Pasalnya, duta besar membawa marwah Indonesia di luar negeri. 

“Jangan sampai jabatan dubes dipakai untuk buang orang. Dulu zaman Pak Harto ada anggapan begitu. Dubes itu membawa nama Indonesia, tidak boleh sembarangan,” tegas Roy.

Dicopot Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

Budi Arie resmi kena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.

Posisinya sebagai menteri koperasi digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono.

Padahal, pada siang harinya, Budi Arie masih menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Budi Arie tampak hadir dalam rapat Komisi VI DPR bersama dengan Ferry Juliantono.

Dalam rapat tersebut, Budi Arie memaparkan perihal pagu anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 937.043.615.000 (Rp 937 miliar).

Budi Arie pun mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 7.854.658.751.000 (Rp 7,8 triliun).

"Usulan anggaran tambahan ini berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi existing," ujar Budi Arie. 

Dalam rapat ini, Budi Arie juga mengharuskan Koperasi Desa Merah Putih untuk memanfaatkan digital, di mana cashless adalah wajib.

Dengan begitu, kata Budi Arie, maka transaksi yang terjadi di suatu Koperasi Desa Merah Putih itu bisa terpantau.

"Karena dengan cashless ini, kita memitigasi kemungkinan fraud dan salah kelola di Kopdes Merah Putih," katanya.

Siang itu, Budi Arie belum tahu mau dicopot

Ketika ditemui seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, siang kemarin, Budi Arie mengaku tidak tahu perihal reshuffle.

Budi Arie menyebut dirinya fokus mengurus rakyat. "Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya. Fokus ngurus rakyat," ujar Budi Arie.

Selain itu, Budi Arie mengatakan, dirinya juga tidak diundang ke Istana.

Dia malah menuding awak media menciptakan isu reshuffle sendiri.

"Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri," tukasnya. 

Sementara itu, Budi Arie berkali-kali mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Dia turut tidak menjawab apakah betul Kementerian Koperasi bakal dilebur dengan Kementerian UMKM.

"Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya. Halah, itu hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Presiden," jelas Budi Arie.

"Ah kamu bikin isu sendiri, ini sudah dipisah. Enggak-enggak. Itu hak prerogatif Presiden," imbuhnya.

Pada sore harinya, Prabowo melakukan reshuffle dan mengganti Budi beserta empat menteri lainnya. 

(Tribunlampung.co.id/TribunJakarta.com)