Satgas Ungkap Alasan Nasi MBG Diganti Bihun, 'Bihun Juga Karbohidrat'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika ungkap alasan penggantian menu nasi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bihun. 

MBG adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, seperti siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka malnutrisi dan stunting. Program ini merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun fondasi kesehatan dan kesejahteraan bangsa. 

Publik masih terus menyoroti menu MBG hingga hari ini. Salah satunya adalah menu MBG yang ada di Kecamatan Kokop, Kabupaaten Bangkalan, Jawa Timur. 

Di daerah tersebut, siswa tidak mendapat nasi melainkan bihun sebagai penggantinya. Padahal nasi dalam MBG menjadi komponen utama.

Menu yang disajikan kepada siswa tersebut terdiri dari bihun, lima pentol, satu potong tempe goreng, dua potong tumis sawi, dan jeruk. Kejadian ini memicu pertanyaan mengenai standar penyajian makanan dalam program MBG.

Bambang Budi Mustika menjelaskan, pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait masalah ini.

"Untuk menu yang tidak ada nasi itu, setelah saya tanyakan, pemorsian tiap hari itu sudah melalui persetujuan Badan Gizi Nasional," ujarnya dikutip dari Tribunjatim, Minggu (5/10/2025).

Bambang menambahkan setiap SPPG diharuskan menyerahkan proposal menu setiap dua minggu sekali. Menu-menu tersebut kemudian diperiksa Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan persetujuan.

"Jadi ketika sudah disetujui, tidak boleh diubah. Jadi setiap dua minggu itu menyerahkan proposal, jika disetujui maka dari BGN akan mentransfer ke SPPG. Setelah itu, dari SPPG harus mengirimkan laporan lagi setelah menu tersebut dibuat," ujarnya.

Selain itu, dia pun beralasan bahwa bihun juga merupakan karbohidrat, sama seperti nasi. "Ya mungkin diperbolehkan, bihun itu juga karbohidrat, mudah-mudahan memang diperbolehkan," imbuhnya.

Bambang berharap seluruh SPPG dapat menerapkan seluruh Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan BGN.

"Seluruh SPPG harus menerapkan SOP dari BGN. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti basi, berulat dan lainnya. Saya khawatir anak-anak jadi trauma, kalau sampai trauma kan kasihan. Dampaknya nanti bisa jadi juga sulit makan di rumah," pungkasnya.

Berita selanjutnya Alasan Luhut Tak Ingin Sisa Anggaran MBG Ditarik Menteri Keuangan