PHK Massal Terjadi, 4.000 PNS Dipecat Imbas Anggaran Tak Disetujui

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, AS - Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK secara massal terjadi di Amerika Serikat (AS) dan menyasar ribuan Pegawai Negeri Sipil alias PNS.

Setidaknya, tercatat ada 4.000 PNS yang terkena PHK buntut dari deadlock terkait pengesahan anggaran.

PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) karena suatu alasan tertentu yang menyebabkan pekerja tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari TribunJateng.com yang melansir Kompas.com, ribuan PNS tersebut mulai menerima surat PHK pada hari ke-10 penutupan pemerintah, atau pada Sabtu (11/10/2025).

Menurut pengajuan pengadilan, lebih dari 4.000 pegawai di tujuh lembaga federal telah menerima surat Reduction in Force (RIF) atau pemberitahuan pengurangan pegawai.

PHK ini terjadi setelah Gedung Putih mengancam memberhentikan pegawai karena Partai Demokrat menolak menyetujui penambahan anggaran.

Hal itu disebabkan, pemerintah AS membutuhkan persetujuan Kongres untuk mengesahkan anggaran, dengan Partai Republik ingin anggaran disetujui tanpa memperluas subsidi asuransi kesehatan.

Sementara itu, Demokrat bersikeras menolak hingga subsidi kesehatan diperpanjang.

Kebuntuan ini memicu penutupan pemerintah dan berdampak pada PHK sejumlah pegawai federal.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Oval bahwa PHK tersebut merupakan akibat dari Demokrat.  

“Mereka yang memulai ini. PHK ini berorientasi pada Demokrat,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Oval.

Trump berulang kali mengancam akan mem-PHK pegawai federal selama kebuntuan ini, yang sudah memasuki hari ke-10, dan menargetkan bagian pemerintahan yang menjadi favorit Demokrat.

Tak hanya itu, Trump juga memerintahkan pembekuan setidaknya 28 miliar dolar AS dana infrastruktur untuk New York, California, dan Illinois, yang menjadi basis pemilih Demokrat dan pengkritik pemerintahannya.

Dilansir ABC, Sabtu (11/10/2025), berikut perkiraan jumlah pegawai yang terdampak di masing-masing lembaga pemerintahan AS.

Departemen Perdagangan: sekitar 315 orang

Departemen Pendidikan: sekitar 466 orang

Departemen Energi: sekitar 187 orang

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: sekitar 1.100–1.200 orang

Departemen Perumahan dan Pembangunan Kota: sekitar 442 orang

Departemen Homeland Security: sekitar 176 orang

Departemen Keuangan: sekitar 1.446 orang.

Dilansir Reuters, Sabtu (11/10/2025), Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat dari Partai Republik, mengecam keputusan PHK.

Ia menilai langkah ini merugikan pegawai federal yang tetap bekerja tanpa gaji atau diliburkan sementara.

“PHK sewenang-wenang akan membuat pegawai tidak cukup untuk menjalankan tugas lembaga dan program penting, serta merugikan keluarga di seluruh negeri,” ujarnya.

Serikat American Federation of Government Employees (AFGE), yang mewakili lebih dari 800.000 pegawai federal, juga mengecam PHK massal ini.

Presiden AFGE, Everett Kelley, menyebut hal itu memalukan dan ilegal dan mengatakan pegawai federal sering dijadikan 'bidak politik.'

AFGE menuntut Kongres segera mengakhiri penutupan pemerintah dan bahkan telah menggugat Office of Management and Budget terkait PHK massal.

Sementara itu, Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan menyerah pada tekanan Trump.

“Selama Partai Republik tidak serius, mereka yang bertanggung jawab. Setiap pekerjaan hilang, setiap keluarga terdampak, setiap layanan terpangkas adalah akibat keputusan mereka,"  kata Pemimpin Demokrat Senat, Chuck Schumer.

Pemerintah menolak gugatan serikat pekerja dengan alasan mereka tidak memiliki hak hukum untuk menggugat keputusan pegawai federal.

Hakim federal dijadwalkan mendengar kasus ini pada 15 Oktober. Beberapa senator Partai Republik, termasuk Susan Collins, menegaskan bahwa pegawai federal tetap penting meski bekerja tanpa gaji atau diliburkan sementara.

Berita selanjutnya Ternyata, Dina Tak Pernah Minta Dicarikan Orang Pintar, Heryanto Rencanakan Pembunuhan?