Naik Lagi, Berikut Daftar Harga BBM Nonsubsidi Terbaru

Perusahaan menjaga kebijakan harga tetap terukur dan selaras dengan kondisi masyarakat. 

"Pertamina sebagai kepanjangan tangan pemerintah turut menjaga dan mewujudkan kondisi yang kondusif dengan penyesuaian harga yang tetap kompetitif dibanding badan usaha lain. Karena itu tidak semua produk mengalami penyesuaian harga, sebagian tetap dipertahankan agar tetap kompetitif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya. 

Harus Direspons Hati-hati

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Erik Hermawan menyoroti kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 4 Mei 2026. 

Erik berpendapat, kebijakan ini perlu direspons secara hati-hati dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat. 

Menurut Erik, pemerintah harus memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Menunjukkan upaya pemerintah menjaga kelompok masyarakat rentan," ujar Erik, Senin (4/5/2026). 

Erik menegaskan, meskipun kenaikan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global, dampaknya terhadap sektor riil tidak boleh diabaikan. 

Dia pun menyoroti potensi peningkatan biaya logistik dan transportasi, khususnya akibat kenaikan tajam pada BBM diesel nonsubsidi, yang dapat memicu tekanan inflasi dan berdampak pada harga barang kebutuhan pokok. 

"Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif," jelasnya. 

Erik menyatakan, langkah yang perlu diambil antara lain memastikan subsidi tetap tepat sasaran, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan transparansi dalam mekanisme penentuan harga BBM. 

Dengan begitu, kata Erik, masyarakat dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut. 

Lebih jauh, Erik menekankan pentingnya percepatan transisi energi sebagai solusi jangka panjang. 

Dia mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. 

"Evaluasi kebijakan energi harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data agar mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuh Erik. (kompas.com)